Jakarta — Transformasi digital pelayanan hukum menjadi fokus utama pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia dan delegasi Kementerian Kehakiman Viet Nam. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej selaku perwakilan Kemenkum yang menyambut delegasi Vietnam menyampaikan, bahwa digitalisasi merupakan fondasi penting dalam modernisasi layanan hukum Indonesia.
“Transformasi digital adalah kunci modernisasi hukum dan bagian dari komitmen kami untuk membangun layanan hukum yang adaptif dan akuntabel,” ujar Wamenkum saat menerima Delegasi Vietnam di ruang kerjanya, Jakarta Kamis (27/11/2025).
Lebih lanjut Wamenkum menceritakan, komitmen Indonesia untuk melakukan modernisasi layanan hukum juga dapat dilihat dari pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
"KUHP Indonesia yang baru semakin memperkuat landasan modernisasi hukum nasional, termasuk pemanfaatan teknologi serta digitalisasi proses penegakan hukum," ungkap Eddy, sapaan akrab Wamenkum.
Ia menambahkan, bahwa Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam pembaruan sistem hukum melalui transformasi digital, termasuk di sektor peradilan.
“Mahkamah Agung sejak 2023 telah menerapkan peradilan perdata digital. Masyarakat kini dapat mengakses proses perkara dari awal hingga putusan secara elektronik, sehingga lebih cepat dan transparan,” terang Eddy.
Pada kesempatan yang sama, delegasi Vietnam yang dipimpin Wakil Direktur Jenderal Departemen Eksekusi Putusan Perdata, Tran Thi Phuong Hoa, menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap kemajuan Indonesia dalam digitalisasi administrasi hukum.
“Kami (Pemerintah Viet Nam) ingin mempelajari penerapan sistem berbasis data, integrasi peradilan elektronik, digitalisasi proses eksekusi putusan perdata, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” kata Tran.
Memurut Tran, pertemuan kali ini juga menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi digital aparatur penegak hukum, serta penguatan kerja sama intra-ASEAN untuk menjawab tantangan hukum lintas negara.
Dalam sesi diskusi, Kepala Badan Strategi Kebijakan (Ka BSK) Kemenkum, Andry Indrady menjelaskan rencana Indonesia untuk mengajukan keanggotaan pada Hague Conference on Private International Law (HCCH).
“Indonesia akan mengajukan keanggotaan HCCH. Kami memohon dukungan Viet Nam yang telah menjadi anggota sejak 2023,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Indonesia ingin mempelajari pengalaman Viet Nam dalam mengimplementasikan dua konvensi penting di bawah HCCH. Pertama adalah Service Convention, yang mengatur tata cara penyampaian dokumen hukum lintas negara. Kedua, Evidence Convention, yang mengatur pengambilan bukti lintas yurisdiksi.
“Harapannya, ketika Indonesia menjadi anggota HCCH, hal ini dapat memperkuat kerja sama eksekusi putusan perdata antara Indonesia dan Viet Nam serta memudahkan koordinasi hukum lintas negara,” kata Andry.
Kunjungan ini sekaligus memperkuat hubungan yang telah dibangun sejak 2013, termasuk kerja sama berkelanjutan pasca kunjungan Menteri Kehakiman Viet Nam pada 2017. Dalam pertemuan ini, delegasi Viet Nam juga menyampaikan bahwa mereka baru saja menandatangani MoU dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Umum Negeri Pusat terkait eksekusi putusan perdata dan layanan peradilan modern.
Delegasi Viet Nam turut membawa sejumlah pejabat tinggi, antara lain Ms. Tran Thi Phuong Hoa sebagai Ketua Delegasi, Ms. Dian Thi Ha (Director of Civil Judgement Enforcement Department of Cao Bang Province), Ms. Vo Thi Thu Ba (Deputy Head of Administrative Judgement Enforcement Operations and Bailiffs), Mr. Nguyen Van Tuan (Kepala Pengadilan Provinsi Quang Tri), Mr. Trinh Ngoc Quynh (Kepala Pengadilan Provinsi Dong Nai), dan Mr. Do Ngoc Vinh (Kepala Divisi Transformasi Digital dan Statistik Penegakan).
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat dialog teknis dan melanjutkan kerja sama konkret dalam bidang digitalisasi hukum, eksekusi putusan perdata, serta pembangunan sistem hukum modern yang responsif terhadap dinamika global.
