Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memberikan apresiasi kepada Pengajar, Pembina, dan Taruna/i Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) atas kontribusi mereka dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Aceh Tamiang, Aceh. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, sebagai bentuk penghormatan atas aksi kemanusiaan pascabencana. Supratman menilai pengabdian para taruna di Aceh Tamiang yang terdampak bencana merupakan wujud nyata kepedulian terha...

Jakarta - Hukum acara pidana dibuat oleh pemerintah untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej saat menjadi Narasumber dalam kegiatan Kick Off dan Webinar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Wamenkum, keberhasilan sistem peradilan pidana bukan dari seberapa banyak kasus kejahata...

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) bertemu dengan manajemen YouTube untuk membahas isu royalti, pelindungan hak cipta, serta tata kelola kecerdasan artifisial (AI) dalam upaya memperkuat ekosistem kreatif digital di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa platform digital seperti YouTube merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan kreator dan ekonomi kreatif nasional. Namun demikian, Supratman menyoroti bahwa ...

  Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) dan Mahkamah Agung (MA) menandatangani berita acara kesepakatan penyelesaian permasalahan penggunaan dan pencatatan ganda barang milik negara (BMN) berupa tanah dan bangunan. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk mengakhiri persoalan administratif yang selama ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala Biro BMN Kemenkum Itun Wardatul Hamro, menjelaskan bahwa proses menuju penandatanganan kesepakatan tersebut tidak berlangsun...

Jakarta – Pemerintah menegaskan kesiapan untuk memberikan penjelasan komprehensif atas sejumlah pasal krusial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penjelasan tersebut akan disampaikan secara akademik oleh tim ahli guna memastikan pemahaman yang utuh terhadap substansi dan filosofi KUHP Nasional dan KUHAP. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan hingga s...