Jakarta — Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas melakukan audiensi dengan Yayasan Jamiyyah Khairiyah, sebuah yayasan resmi yang berada di bawah naungan langsung Kedutaan Besar Kuwait di Indonesia. Pertemuan ini membahas prioritas utama kerja sama berupa pembangunan infrastruktur pendidikan dan sarana keagamaan, sekaligus membantu dakwah Islam dan pendidikan di Indonesia. Menkum menyambut baik inisiatif dan niat mulia yang disampaikan. Ia juga menekankan pentingnya untuk memastikan selu...

Jakarta - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam menjaga demokrasi dan mengawal jalannya pemerintahan. Ia menilai media massa tak hanya sekadar perantara komunikasi antara pemerintah dengan publik, melainkan bagian penting dari sistem kontrol untuk mencegah kesewenang-wenangan negara. “Bagi Kementerian Hukum, pers bukan semata-mata jembatan untuk kita berkomunikasi kepada publik. Pers itu adalah aset, pers adalah pilar demokrasi. Ba...

Yogyakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) meraih dua penghargaan Gold dalam ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 yang diselenggarakan oleh PR INDONESIA Group. Penghargaan Gold pertama diperoleh pada Kategori Kanal Digital – Subkategori Media Sosial untuk kanal YouTube Kementerian Hukum. Selain itu, penghargaan Gold kedua diraih pada Kategori Owned Media – Subkategori Video Profile melalui video berjudul Hukum Asli Indonesia. Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbu...

  Jakarta - Menjelang datangnya bulan Ramadan, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan pesan reflektif tentang makna ibadah dan tanggung jawab dalam jabatan. Momentum spiritual ini dinilai menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat integritas, memperdalam pengabdian, serta menata kembali niat dalam menjalankan amanah. “Jabatan itu memberi kita kewenangan, pasti!. Tapi ada batas akhirnya. Sehingga selalu saya menyatakan, jabatan itu sementara. Setelah kita meninggalkannya, ...

Jakarta – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi instrumen strategis dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional. “KUHP dan KUHAP yang baru akan meningkatkan kepastian hukum dalam kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif,” ujar Supratman di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 di Grand Krakatau Ballroom, Jaka...