
Jakarta - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam menjaga demokrasi dan mengawal jalannya pemerintahan. Ia menilai media massa tak hanya sekadar perantara komunikasi antara pemerintah dengan publik, melainkan bagian penting dari sistem kontrol untuk mencegah kesewenang-wenangan negara.
“Bagi Kementerian Hukum, pers bukan semata-mata jembatan untuk kita berkomunikasi kepada publik. Pers itu adalah aset, pers adalah pilar demokrasi. Bayangkan kalau pers tidak melakukan fungsi kontrolnya, negara bisa bertindak semena-mena,” ujar Menkum dalam kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Menteri Hukum dengan Pemimpin Redaksi (Pemred) Media, di gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Selasa (03/03/2026).
Supratman menyebut pemerintah membutuhkan pers bukan hanya sebagai corong untuk menyampaikan program dan kebijakan kepada masyarakat. Justru sebaliknya, media diharapkan menjadi alat kontrol terhadap para pengambil kebijakan agar setiap keputusan yang diambil tetap sejalan dengan harapan publik dan cita-cita bangsa.
“Kita berharap, media bisa menjadi alat kontrol pengambil kebijakan, supaya kebijakan yang diambil itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan cita-cita bangsa kita,” kata Supratman.
Sementara itu, perwakilan Pemimpin Redaksi Media, Retno Pinasti, yang didapuk untuk memberikan sambutan, menilai Menkum sebagai salah satu pejabat yang terbuka terhadap komunitas pers. Ia menyebut kalau Supratman adalah salah satu menteri yang melakukan komunikasi secara rutin, tidak hanya ketika muncul kasus besar atau isu yang tengah viral menerpa Kemenkum.
“Pak Menteri Hukum termasuk salah satu menteri yang sangat membuka pintu silaturahmi dan diskusi dengan komunitas pers. Ini dilakukan secara rutin, bukan hanya saat ada kasus atau isu viral,” ujar Pemred SCTV-Indosiar ini.
Retno menambahkan, jika menelusuri isu paling viral terkait kinerja Kemenkum pada platform Artificial Intelligence, pembahasan yang kerap muncul masih seputar naturalisasi pemain sepak bola.
“Bicara soal viral, kalau kita iseng tanya ChatGPT (tentang) apa yang paling viral dari kinerjanya Kementerian Hukum, yang paling viral itu masih soal naturalisasi pemain sepak bola,” tutupnya.
Kegiatan Buka Puasa Bersama ini merupakan salah satu bentuk silaturahmi yang rutin dilakukan oleh Kemenkum bersama insan pers. Hadir dalam kegiatan ini 37 pemimpin redaksi serta jurnalis dari media daring, media cetak, dan media elektronik.

