Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Purnabakti Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam mempersiapkan pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta, menekankan tiga aspek utama yang harus dipersiapkan dalam menghadapi masa purnabakti. Pertama adalah menjaga kesehatan iman dan mental yang menjadi salah satu fondasi penting dalam menjalani fase baru kehidupan. “Tidak semua orang sia...

  Jakarta - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) menjadi Undang-undang (UU) dinilai sebagai langkah penting memperkuat pelindungan hukum bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin pelindungan bagi saksi dan korban sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. “Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara...

  Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) resmi disahkan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (21/04/2026). Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pengesahan ini menegaskan komitmen negara dalam memperkuat pelindungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kerja PRT. “Pemerintah memiliki kewajiban di bidang ketenagakerjaan untuk melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekerja ruma...

  Jakarta — Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya percepatan unifikasi regulasi lintas kementerian sebagai bagian dari reformasi hukum nasional. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum) Jakarta, Jumat (17/04/2026). Menkum menilai langkah deregulasi yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi bukti konkret bahwa penyederhanaan r...

Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O. S. Hiariej, mengungkapkan capaian pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-undang (RUU) Prioritas tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa terdapat 15 RUU yang menjadi inisiatif pemerintah. Hingga bulan April tahun ini, sebanyak tiga RUU telah masuk dalam pembahasan tingkat I. “Sebanyak tiga RUU yang masuk dalam tahap pembahasan tingkat I yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Hukum Perdata Internasional, dan R...