Serang – Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkenalkan sebuah aplikasi handphone yang berisikan seluruh pelayanan publik Kementerian Hukum. Aplikasi dengan nama SuperApp Kementerian Hukum “PASTI” ini dapat diunduh pada perangkat android maupun iOS.
Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Ekonomi dan Sosial, Wisnu Nugroho Dewanto, mengatakan kehadiran aplikasi “PASTI” merupakan inisiasi Kemenkum untuk menghadirkan layanan hukum yang modern, terintegrasi, dan mudah diakses.
“Ini bukan sekadar aplikasi, melainkan simbol perubahan cara kita bekerja dan melayani,” kata Wisnu di kantor Gubernur Banten, Rabu (08/04/2026).
Ia mengungkapkan bahwa birokrasi pemerintahan Indonesia tengah bergerak ke arah yang lebih cepat, terbuka, dan sederhana. Karena itu, transformasi digital melalui aplikasi “PASTI” akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan hukum.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan hukum kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu,” tuturnya.
Upaya Kemenkum menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dan dekat kepada masyarakat, tampak pula melalui program Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Wisnu mengatakan, Posbankum menjadi tempat bertanya, mengadu, dan mendapatkan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi dengan cara yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Hingga April 2026, Posbankum telah hadir di semua desa/kelurahan di seluruh Indonesia atau 100 persen.
“Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai pusat konsultasi, tetapi juga sebagai ruang penyelesaian konflik sosial sekaligus sarana edukasi hukum masyarakat. Di sinilah prinsip people-centered justice diwujudkan bahwa hukum hadir untuk manusia, bukan sebaliknya,” jelas Wisnu.
Selain itu, Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam pelayanan publik dan keadilan hukum adalah penyalahgunaan narkoba, terutama generasi muda. Sehingga, fungsi Posbankum berkembang dengan adanya kolaborasi bersama fasilitator Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Melalui kolaborasi ini, P4GN tidak bertumpu pada penegakan hukum semata, tetapi juga mengedepankan edukasi, pencegahan, dan partisipasi aktif masyarakat.
“Kita ingin membangun kesadaran kolektif, menjadikan desa dan kelurahan sebagai benteng pertama dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, kerja bersama, dan komitmen yang kuat untuk menjaga masa depan bangsa,”’ ujar Wisnu.
Wisnu menyampaikan bahwa kehadiran aplikasi “PASTI”, Posbankum, dan fasilitator P4GN merupakan satu kesatuan yang menunjukkan kehadiran negara secara langsung bagi masyarakat, baik hadir melalui teknologi maupun kehadiran langsung dalam memberikan peran sosial di tengah masyarakat.
“Kita tidak lagi berbicara mengenai prosedur semata, melainkan tentang dampak. Tentang bagaimana negara hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Tentang bagaimana hukum tidak lagi terasa jauh, tetapi menjadi bagian dari solusi dalam kehidupan sehari-hari,” kata Wisnu.
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa reformasi hukum tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan semata, tetapi harus memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, dalam Kick Off Meeting Unggah Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, Senin (06/04/2023).
Min menyampaikan bahwa agenda reformasi hukum menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Reformasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan tata regulasi yang lebih baik, adaptif, dan taat asas, sehingga mampu mendukung kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Reformasi hukum tidak boleh berhenti sebatas kebijakan, tetapi harus membawa perbaikan nyata terhadap tata kelola, kepastian hukum, dan pelayanan publik,” ujarnya di gedung BPHN, Jakarta Timur.
Ia menjelaskan, reformasi hukum berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi hukum memastikan setiap proses birokrasi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara reformasi birokrasi mendorong penataan regulasi berjalan secara terarah dan akuntabel.
Dalam upaya memastikan reformasi hukum berjalan secara terukur, pemerintah menggunakan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai instrumen evaluasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. IRH tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengendalikan kualitas tata kelola regulasi serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
“Hasil penilaian IRH merupakan cerminan komitmen institusi dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berbasis hukum. Oleh karena itu, pendekatan kita terhadap IRH perlu bergeser selangkah kedepan, dari sekadar pemenuhan kewajiban pelaporan administrasi, menjadi upaya bersama secara substantif untuk memperkuat kualitas tata kelola regulasi di masing-masing instansi,” katanya.
Min mengungkapkan bahwa penilaian IRH mencakup empat variabel utama, yakni koordinasi harmonisasi regulasi, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, kualitas re-regulasi dan deregulasi, serta penataan basis data peraturan perundang-undangan.
Dalam tiga tahun pelaksanaannya, IRH menunjukkan perkembangan positif, baik dari sisi partisipasi instansi maupun kualitas data yang disampaikan. Bahkan, sejumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah menjadikan IRH sebagai bagian dari target kinerja.
Pada penilaian IRH tahun ini, Min menekankan pentingnya integritas dalam penyusunan data dukung serta penguatan kolaborasi lintas unit kerja. Pendekatan yang hanya berorientasi pada formalitas dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi hukum yang substantif.
“Data dukung yang disusun dan diunggah adalah data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya,” tutur Min.
Min menegaskan bahwa keberhasilan reformasi hukum tidak diukur dari angka semata, melainkan dari kualitas tata kelola, kredibilitas institusi, serta meningkatnya kepercayaan publik.
“Pada akhirnya, reformasi hukum harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Wakil Menteri Hukum, Eddy O. S. Hiariej, mengatakan RUU ini memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan seputar anak berkewarganegaraan ganda (ABG) hingga diaspora Indonesia di luar negeri.
Eddy menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, namun kewarganegaraan ganda terbatas dapat diberikan bagi anak hasil perkawinan campur antara WNI dan WNA, serta anak yang lahir di negara dengan asas ius soli atau kewarganegaraan berdasarkan negara tempat lahir. Saat ini, ABG harus memilih kewarganegaraan pada usia 18-21 tahun.
Melalui RUU Kewarganegaraan yang baru, pemerintah Indonesia menambah jangka waktu bagi ABG untuk memilih kewarganegaraan hingga usia 26 tahun. Selain itu, ABG yang terlambat memilih diberikan fasilitas untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.
“Pemerintah telah menyusun aturan sebagai solusi permanen bagi ABG yang terlambat memilih kewarganegaraan RI, yaitu batas usia memilih semula 18-21 tahun menjadi 18-26 tahun. Bagi ABG yang terlambat memilih diberikan fasilitas untuk memperoleh kembali kewarganegaraan RI tanpa melalui naturalisasi,” ujar Eddy dalam rapat kerja bersama komisi XIII DPR RI, Senin (30/3/2026).
Eddy mengatakan bahwa pemerintah juga mengenalkan terobosan kewarganegaraan ganda tertentu bagi orang asing yang telah berjasa secara luar biasa bagi bangsa dan negara, maupun kepada pihak yang keberadaannya dipandang memiliki nilai strategis bagi kepentingan negara. Bidang-bidang strategis meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan investasi, kebudayaan, olahraga, serta bidang-bidang lain yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.
“Dalam RUU Kewarganegaraan ditegaskan bahwa pemberian kewarganegaraan ganda tertentu hanya dapat dilakukan melalui mekanisme dan persyaratan yang diatur secara jelas, termasuk penilaian terhadap jasa yang diberikan atau relevansi kepentingan negara yang melatarbelakangi pemberian status tersebut,” katanya.
Eddy menegaskan bahwa pemberian kewarganegaraan ganda tertentu dilakukan secara selektif dan berbasis kepentingan negara. Oleh karena itu, proses verifikasi permohonan kewarganegaraan dilakukan dengan sangat hati-hati, selektif, penuh tanggung jawab.
“Pemberian kewarganegaraan ganda tertentu tidak dimaksudkan untuk membuka penerapan kewarganegaraan ganda secara umum, melainkan bersifat tertentu, selektif, dan berbasis kepentingan strategis negara. Proses verifikasi permohonan kewarganegaraan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, selektif, penuh tanggung jawab, tidak membebani keuangan atau anggaran negara, dan berdasarkan asas kepastian hukum untuk kepentingan nasional,” ungkap Eddy.
Selanjutnya, Eddy mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menerima banyak masukan terkait diaspora. Masukan-masukan tersebut kemudian dituangkan dalam konsep diaspora dalam RUU Kewarganegaraan yang didefinisikan sebagai eks WNI dan keturunannya hingga derajat ketiga. Diaspora diberi perhatian khusus sebagai bagian dari komunitas bangsa yang memiliki hubungan historis, kultur, dan emosional dengan Indonesia.
“Pengaturan mengenai diaspora secara khusus dimuat dalam pasal 60 RUU Kewarganegaraan, yang menegaskan komitmen negara untuk menjalin hubungan, dan memberikan pemberdayaan, serta membuka akses yang lebih kuat antara diaspora dengan tanah air Indonesia,” kata Eddy.
RUU Kewarganegaraan RI masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2026. RUU ini telah melalui penyusunan tingkat panitia antarkementerian sejak Agustus 2025 hingga Januari 2026. Hingga saat ini, RUU Kewarganegaraan masih dalam proses pembahasan di tahap harmonisasi.

Jakarta - Mengawali hari pertama masuk kerja usai libur Idulfitri 1447 H, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Nico Afinta meminta jajaran Kemenkum untuk melakukan evaluasi kinerja dan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Nico mengingatkan bahwa saat ini Kemenkum memasuki akhir Triwulan I Tahun 2026, sehingga seluruh jajaran perlu bersiap menghadapi penilaian dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari pengendalian capaian organisasi.
“Saya minta rencana yang sudah dikerjakan. Akan ada penilaian dan evaluasi, dan itu akan kita rapatkan bersama seluruh jajaran pada bulan April,” tegasnya saat apel pagi pegawai Kementerian Hukum, Senin (30/03/2026).
Lebih lanjut, Nico menegaskan bahwa upaya peningkatan kinerja tersebut juga harus selaras dengan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa Kemenkum tengah menyiapkan sebuah aplikasi yang akan menyatukan semua pelayanan hukum dalam satu program, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan Kemenkum secara digital dari mana saja.
Selain itu, Kemenkum juga memberikan pelayanan hukum gratis melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Layanan Posbankum dihadirkan pada setiap desa/kelurahan di seluruh Indonesia untuk memberikan keadilan dan dampak nyata bagi masyarakat.
Bagi Nico, pelaksanaan pelayanan publik Kemenkum melibatkan banyak pemangku kepentingan. Karena itu, kerja sama antarkementerian/lembaga perlu dioptimalisasi.
“Dalam menjalankan tugas, pasti Kemenkum beririsan dengan kementerian/lembaga lain, jadi penting ada nota kesepahaman (MoU) yang dikoordinasikan dengan Biro Hukerma, sehingga terkoordinasi dengan baik,” ujar Nico.
Nico menjelaskan bahwa penguatan kualitas SDM menjadi kunci utama dalam mencapai target-target kinerja. Ia menekankan bahwa setiap pegawai harus terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.
“Permasalahan bisa diselesaikan dengan dua hal, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Untuk memiliki pengetahuan, maka kita harus terus belajar,” kata Nico di lapangan upacara Kemenkum.
“Kementerian Hukum telah menyediakan berbagai peluang, termasuk program beasiswa untuk melanjutkan studi S1, S2, hingga S3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Silakan dimanfaatkan, segera daftar dan penuhi persyaratannya sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaan tugas menjadi lancar,” tambahnya.


Jakarta – Sebanyak 912 peserta mengikuti program Mudik Bersama 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; serta Kementerian HAM. Sebanyak 22 unit bus disiapkan untuk mengantar para pemudik menuju ke berbagai daerah tujuan di Jawa dan Sumatra.
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Eddy Hiariej, berpesan kepada para peserta untuk selalu menjaga kondisi kesehatan, baik selama perjalanan, ketika sudah tiba di kampung halaman, maupun saat kembali setelah libur Idulfitri. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam program ini.
“Terima kasih kepada para mitra yang turut berpartisipasi dalam (program) Mudik Bersama ini. Saya berpesan agar kita semua menjaga kesehatan. Insya Allah kita sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan kembali ke kementerian untuk bekerja kembali dengan selamat pula,” ujarnya saat melepas rombongan Mudik Bersama di Lapangan Upacara Kementerian Hukum (Kemenkum), Kamis (12/03/2026).
Sementara itu, Kepala Biro Umum Kemenkum, Risman Somantri menyampaikan bahwa program Mudik Bersama ini merupakan bentuk kepedulian kementerian terhadap kesejahteraan pegawai dan keluarga. Selain memberikan fasilitas perjalanan yang aman dan nyaman, program ini juga bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan roda dua di jalur mudik demi keselamatan para pemudik.
“Kegiatan ini diselenggarakan untuk memfasilitasi perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terorganisir bagi pegawai dan keluarga,” katanya dalam program yang bertajuk ‘Mudik PASTI Aman, Hati Nyaman’.
Ia menjelaskan kalau aspek keselamatan menjadi prioritas utama. Panitia menyiapkan 22 bus dengan standar kelayakan jalan yang ketat. Seluruh bus telah melalui proses ramp check untuk memastikan kelayakan kendaraan, termasuk pemeriksaan rem, ban, lampu, serta kelengkapan dokumen.
Selain itu, para pengemudi dan kru juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan, dipastikan memiliki waktu istirahat yang cukup, serta bebas dari pengaruh zat berbahaya.
Panitia pun menyiagakan tim medis dan pengamanan selama perjalanan. Setiap armada dilengkapi dengan kotak PPPK dan kontak darurat yang dapat dihubungi selama 24 jam guna memastikan perjalanan berlangsung aman hingga tujuan. Semua peserta dibekali nasi kotak, takjil, vitamin, serta obat-obatan selama perjalanan.
22 armada bus tersebut melayani sejumlah rute tujuan, yakni Jakarta–Palembang (1 bus), Jakarta–Lampung (1 bus), Jakarta–Padang (1 bus), Jakarta–Yogyakarta (6 bus), Jakarta–Semarang (4 bus), dan Jakarta–Surabaya (9 bus).
Penyelenggaraan program ini mendapat dukungan penuh melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah mitra, di antaranya PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT. Telkom Indonesia, PT. Jasa Marga, PT. Taspen, dan PT. Mandiri Taspen.

|
|
|
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA |
||||||
| Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 | ||
| 021-5253004 | ||
| sahabatpengayoman@kemenkum.go.id |
