
Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penataan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis (16/07/2026).
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Dhahana Putra, mengatakan PP Nomor 30 Tahun 2026 menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas layanan hukum sekaligus mewujudkan tata kelola PNBP yang lebih akuntabel. Menurutnya, penyesuaian jenis dan tarif PNBP tidak hanya bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan layanan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, dan berkualitas.
"Penyesuaian jenis dan tarif PNBP ini tidak hanya ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, dan berkualitas," ujar Dhahana.
Ia menambahkan, sosialisasi ini penting agar seluruh satuan kerja memiliki pemahaman yang sama terhadap substansi perubahan, sehingga implementasi PP Nomor 30 Tahun 2026 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia.
PP Nomor 30 Tahun 2026 memuat sejumlah perubahan dan penyesuaian jenis maupun tarif PNBP pada layanan di lingkungan Kemenkum. Perubahan tersebut mencakup layanan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP), serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Pada DJKI dilakukan simplifikasi tarif layanan Merek dan Indikasi Geografis serta pemisahan tarif pada kedua layanan tersebut. Selain itu, terdapat usulan jenis dan tarif baru pada layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Pelayanan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, disertai perubahan nomenklatur serta penyesuaian tarif pada layanan Merek dan Indikasi Geografis.
Di lingkungan DJPP, PP Nomor 30 Tahun 2026 menghadirkan penambahan tarif baru sebagai bagian dari penguatan layanan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian ini diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan layanan yang semakin profesional, responsif, dan berkepastian hukum.
Sementara itu, pada Ditjen AHU dilakukan simplifikasi tarif layanan Badan Hukum serta penambahan jenis dan tarif baru pada layanan Badan Hukum, Perdata Umum, Notariat, Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Fidusia, Partai Politik, Kewarganegaraan, Badan Usaha Non Badan Hukum, dan Layanan Hukum Internasional.
Perubahan lainnya meliputi perubahan nomenklatur pada sejumlah layanan, penggabungan layanan Pewarganegaraan dan Status Kewarganegaraan menjadi layanan Kewarganegaraan, serta penyesuaian tarif pada berbagai layanan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik.
Dhahana berharap sosialisasi ini memberikan pemahaman teknis yang menyeluruh kepada seluruh pelaksana terkait perubahan kebijakan, mekanisme implementasi, dan penyesuaian layanan pada masing-masing unit kerja. Dengan demikian, penerapan PP Nomor 30 Tahun 2026 dapat berlangsung efektif dan seragam di seluruh Indonesia serta semakin meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
"Kami berharap implementasi PP Nomor 30 Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif dan seragam di seluruh Indonesia sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat tata kelola PNBP yang akuntabel, serta mendukung reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi publik," tutup Dhahana.










