Transformasi Digital dan Deregulasi Jadi Strategi Kemenkum Benahi Layanan dan Regulasi

2026 09 17 Ubaya 1

Surabaya – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan transformasi digital dan deregulasi menjadi bagian penting dalam pembenahan layanan publik dan regulasi di Kementerian Hukum (Kemenkum). Transformasi diarahkan untuk mempercepat layanan sekaligus menyederhanakan regulasi agar lebih sinkron dan tidak saling tumpang tindih.

“Kalau kita bicara soal transformasi, memang saat ini Pemerintah Republik Indonesia atas arahan Presiden Prabowo Subianto menginginkan satu sistem layanan ataupun sistem pemerintahan dengan basis digital. Di Kemenkum sendiri, terdapat 470 layanan publik,” kata Supratman saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Surabaya, Kamis (17/09/2026).

Menurut Supratman, digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses seluruh layanan publik melalui satu sistem. Perubahan dari layanan manual ke digital juga diikuti dengan perhatian terhadap keamanan melalui penguatan cyber security.

“Seluruh layanan publik Kemenkum sudah bisa dijangkau dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, lewat satu aplikasi yang namanya SuperApps PASTI. Jadi kalau nanti mau mendirikan perseroan perorangan, nggak perlu datang ke kantor wilayah, nggak perlu datang ke Kemenkum, cukup lewat aplikasi PASTI,” ucap Menkum dalam perkuliahan dengan tema ‘Transformasi Kementerian Hukum Terkait Regulasi dan Layanan Publik’.

Di sisi regulasi, Kemenkum akan melakukan deregulasi dan harmonisasi terhadap berbagai aturan yang tumpang tindih. Langkah ini penting di tengah jumlah peraturan perundang-undangan yang sangat besar dan beragam.

“Beliau (Presiden Prabowo) menginginkan supaya saya bisa memimpin Kemenkum untuk melakukan deregulasi, dan sekaligus melakukan pengharmonisasian di antara semua peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, tidak memiliki batasan kewenangan yang tegas di kementerian teknis, saling mengunci, ego sektoral antarantarkementerian,” ujar Menkum.

Penataan regulasi sendiri juga dilakukan di internal Kemenkum dengan menyederhanakan ratusan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum). Upaya tersebut ditujukan untuk memudahkan kodifikasi serta memastikan peraturan-peraturan tidak berulang dan tumpang tindih.

“Sebagai contoh di Kemenkum. Kami memiliki kurang lebih 275 Permenkum. Tahun ini, dibantu oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama dengan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan seluruh pejabat eselon I, kita bersepakat, kita harus lakukan (deregulasi),” ujarnya.

Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk artificial intelligence (AI), akan mendukung proses simplifikasi regulasi, agar penataan aturan dapat dilakukan lebih cepat. AI diarahkan untuk membantu proses regulasi dan deregulasi hingga menghasilkan peraturan yang lebih sinkron, sederhana, dan tidak berulang.

“Begitu kita lakukan pemanfaatan AI dalam rangka menyusun regulasi ataupun deregulasi, maka itu akan memakan waktu yang sangat singkat, dan akhirnya semua peraturan perundang-undangan kita bisa sinkron satu dengan yang lain. Kita melakukan simplifikasi, melakukan kodifikasi, melakukan unifikasi, tapi seketika juga menghilangkan peraturan yang berulang dan saling bertentangan di antara suatu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lain,” pungkasnya.

2026 09 17 Ubaya 2

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI