
Surabaya – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengingatkan agar perkawinan campuran tidak dijadikan modus oleh warga negara asing (WNA) untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Menurutnya, terdapat kejadian yang dilaporkan ke Kementerian Hukum (Kemenkum) terkait perkawinan campuran yang kemudian berujung pada perceraian setelah kewarganegaraan Indonesia diperoleh.
“Jangan sampai perempuan-perempuan hebat orang Indonesia dijadikan korban dan modus untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia,” ujar Supratman dalam program mingguan Pasti Ada Solusi yang kali ini dihelat di Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Jumat (18/09/2026).
Supratman menyampaikan hal tersebut sebagai imbauan moral, sekaligus meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk lebih selektif dalam menangani permohonan terkait perkawinan campuran.
Supratman mencontohkan, pernah terdapat kasus WNA laki-laki yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah dijamin oleh istrinya, tetapi kemudian menggugat cerai istrinya. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan perempuan Indonesia tidak menjadi korban dalam proses perolehan kewarganegaraan.
“Saya cuma sampaikan di publik, dan ini menjadi saksi semua yang hadir. Jangan sampai nanti ada permohonan seperti itu. Ada beberapa warga negara asing, kebetulan laki-laki, begitu istrinya menjamin untuk menjadi warga negara (Indonesia), satu hari kemudian istrinya digugat cerai,” katanya.
Selain memastikan perkawinan campuran tidak disalahgunakan, Supratman menekankan pentingnya pemeriksaan atau clearance terhadap WNA yang mengajukan kewarganegaraan Indonesia. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan pemohon tidak memiliki persoalan hukum di negara asalnya.
“Clearance itu penting. Jangan sampai Indonesia ini dijadikan tempat pelarian. Karena banyak kasus, jadi masuk dalam daftar pencarian orang di negaranya,” tegas Supratman.
Menurutnya, verifikasi dari negara asal merupakan bagian penting untuk memastikan calon warga negara Indonesia benar-benar bebas dari persoalan hukum. Ia menilai mekanisme tersebut perlu diterapkan secara konsisten sebagaimana verifikasi yang dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang hendak melepaskan kewarganegaraannya.

