Berita

Indeks Berita Kementerian Hukum RI

Kemenkum Siapkan Rencana Induk Kekayaan Intelektual untuk Perkuat Ekosistem Inovasi

2026 09 17 WCCO Unair 1

Surabaya – Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah menyiapkan rencana induk kekayaan intelektual (KI) sebagai upaya memperkuat ekosistem inovasi dan menghubungkan potensi KI di berbagai sektor. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong hasil riset, inovasi, dan KI agar dapat dikembangkan secara lebih terintegrasi.

“Saat ini lewat Direktorat Jenderal KI dan kementerian/lembaga di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami sementara menyusun rencana induk KI,” kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, saat membuka Podcast Show (Podshow) Kemenkum RI What’s Up Campus Calls Out di Universitas Airlangga, Kamis (17/09/2026).

Menurut Supratman, rencana induk tersebut diharapkan dapat menyatukan berbagai portofolio KI yang ada di beberapa kementerian/lembaga. Integrasi tersebut akan memperkuat dukungan terhadap pengembangan riset dan inovasi, termasuk yang berasal dari perguruan tinggi.

“Insyaallah rencana induk KI ini akan menyatukan seluruh portofolio di kementerian, terutama nanti akan dilakukan oleh Menteri Ekraf (Ekonomi Kreatif), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan lain sebagainya,” ujar Supratman.

Pembangunan ekosistem tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan untuk mempertemukan hasil riset dengan kebutuhan dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani, menilai masih terdapat ruang untuk memperkuat kerja sama antara industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset.

“Ada jalur technology acquisition dan knowledge partnership, yang menunjukkan masih ada ruang untuk mempertemukan inovasi kampus dengan kebutuhan industri,” ucap Shinta.

Dari sisi ekraf, KI juga dipandang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi aset yang memberikan nilai ekonomi. Menteri Ekraf/Kepala Badan Ekraf RI, Teuku Riefky Harsya, menjelaskan bahwa pemanfaatan KI dapat mendukung akses terhadap pendanaan maupun pengembangan usaha.

“Selain memiliki nilai ekonomi, (KI) juga bisa menjadi aset ekonomi, sebagai jaminan ataupun mengundang investasi atau pendanaan,” jelas Teuku.

Menurut Teuku Riefky, pengembangan KI juga perlu diarahkan untuk mendukung pelaku usaha yang telah memiliki produk atau inovasi dan ingin mengembangkan skala usahanya. Pemerintah, menurutnya, memiliki peran dalam memfasilitasi akses pasar dan pendanaan agar KI dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

“Inilah yang kami tunggu dari kementerian, yaitu pemilik-pemilik paten yang telah membentuk startup, kemudian juga sudah menjadi perusahaan dan sudah beroperasi, yang ingin naik kelas, di situ tugas kementerian adalah untuk memfasilitasi akses pasar, akses pendanaan, dan tentu IP-nya tidak hanya bisa digunakan di dalam negeri tetapi juga untuk global,” terang Teuku.

Sedangkan Rektor Universitas Airlangga, Muhammad Madyan, menilai sinergi antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi bagian penting agar inovasi yang lahir dari perguruan tinggi dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

“Oleh karena itu sinergi antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci agar inovasi yang kita bangun tidak berhenti pada ruang akademik, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat dan memperkuat kemandirian bangsa,” kata Madyan.

Rencana induk KI tersebut menjadi salah satu upaya untuk membangun keterhubungan antara potensi riset, inovasi, KI, dan pemanfaatannya. Dengan ekosistem yang lebih terintegrasi, pengembangan KI diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia usaha.

2026 09 17 WCCO Unair 2

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI