|
Disepakati, RUU tentang Perampasan Aset Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025
|
Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama |
3385
|
|
Rapat Kerja Prolegnas, Pemerintah Usulkan 17 RUU Masuk ke Prolegnas Prioritas 2026
|
Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama |
1391
|
|
Luncurkan Legal Policy Hub, Kemenkum Dorong Pembangunan Ekosistem Pemerintahan Kolaboratif
|
Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama |
330
|
|
Teken Kerja Sama Antar-K/L, Menkum: Tidak Ada Lagi Ego Sektoral
|
Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama |
903
|
|
Pemerintah dan DPR Evaluasi Prolegnas, Setujui RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
|
Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama |
932
|
|
Miliano Jonathans Ambil Sumpah Jadi WNI, Senjata Baru Timnas Indonesia
|
Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama |
832
|
|
Indonesia Dorong Protokol Jakarta Jadi Pilar Ekosistem Kekayaan Intelektual Global
|
Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama |
979
|
|
Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Tak Akan Tumpang Tindih Saat KUHP Baru Berlaku
|
Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama |
870
|
|
Pemerintah dan DPR Setujui Pengesahan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah
|
Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama |
1317
|
|
Kemenkum Terapkan Prinsip Pemerintahan yang Terbuka, Mulai dari Beneficial Ownership Hingga Akses Keadilan
|
Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama |
233
|
