Jakarta – Sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo dalam meningkatkan ekonomi Indonesia, Indikasi Geografis (IG) menjadi fondasi penting strategi Pemerintah, dalam upaya menggenjot hilirisasi produk pertanian untuk enam komoditas strategis, yakni kelapa sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkeh. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas dalam kegiatan Jelajah Indikasi Geografis Indonesia, yang dirangkai dengan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2024 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum).

“Kita percaya, dengan hilirisasi, produk-produk IG tidak hanya akan bernilai tambah lebih tinggi, tetapi juga mampu menjadi bangsa yang mandiri dengan identitas yang kuat di mata dunia” ujar Supratman dalam sambutannya di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (02/12/24).

Lebih Lanjut Menkum menginformasikan bahwa saat ini produk-produk daerah, seperti kopi, kain, kerajinan tangan, dan berbagai produk Indikasi Geografis lainnya, semakin mendapatkan pengakuan global. Dan salah satu yang paling menarik saat ini adalah kopi Gayo dari Aceh.

“Dalam beberapa kesempatan yang saya sempat ikuti, dalam pentas-pentas event kopi antar negara, kopi gayo Aceh selalu berada dalam peringkat yang luar biasa sehingga menjadi salah satu produk ekspor kita yang punya nama besar di luar” tegasnya.

Selain kopi Gayo Aceh, ada pula Garam Amed Bali, dan Lada Putih Muntok telah terdaftar langsung di Uni Eropa. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kekayaan budaya dan alam Indonesia memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian bangsa.

Pada tahun 2024, DJKI Kemenkum telah berhasil mendorong lebih banyak produk unggulan daerah untuk dilindungi sebagai Indikasi Geografi dan bersaing di pentas internasional. 

“Kini 182 produk telah terdaftar menjadi Indikasi Geografis Indonesia” ucap Supratman dengan bangga di hadapan para tamu undangan acara Jelajah Indikasi Geografis Indonesia.

Seluruh upaya untuk meningkatkan permohonan IG ini berhasil mencatatkan sebanyak 55 permohonan produk IG baru di tahun 2024. Jumlah ini telah meningkat 324% atau lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni 17 permohonan. Menindaklanjuti keberhasilan dalam menggaungkan Indikasi Geografis Indonesia, DJKI Kemenkum akan melakukan soft launching Peta Jalan Indikasi Geografis Nasional 2025–2029.

“Peta Jalan ini akan jadi panduan strategis berkelanjutan untuk menjaga, melestarikan, memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan Indikasi Geografis. Panduan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal dalam memajukan produk-produk yang memiliki nilai budaya, sejarah, dan ekonomi” kata Supratman.

Pada kesempatan yang sama, Menkum juga mengumumkan bahwa tahun 2025 sebagai Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025. Hak cipta dan desain industri merupakan fondasi dari ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas.

“Kami berharap bahwa Tahun Tematik ini akan mendorong lebih banyak pencipta karya dan desainer yang inovatif untuk memanfaatkan sistem pelindungan hukum yang ada, serta memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan industri kreatif dan inovasi di tanah air.”

Selaras dengan pernyataan Menkum, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Razilu juga mengatakan bahwa DJKI berkomitmen untuk melakukan penguatan ekosistem KI dari hulu ke hilir.

"Kita bicara tentang ekosistem KI yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu penciptaan karya, pelindungan karya, utilisasi, dan penegakan hukum. Seluruh komponen ini dilakukan oleh DJKI. Kita dorong mulai dari pemahaman masyarakat hingga penegakan hukumnya," tutur Razilu.

Pada akhir kegiatan, Supratman melakukan pembukaan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2024 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Jakarta – Memasuki usia setengah abad, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) telah memberikan pengabdian dan dedikasi bagi bangsa dan negara. Memasuki babak baru era pemerintahan saat ini, KORPRI akan terus bertransformasi menjadi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) RI yang akan semakin kuat sebagai pemersatu bangsa.

Hal tersebut disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum (Kemenkum), Reynhard S.P Silitonga saat membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam Upacara Peringatan HUT KE-53 KORPRI Tahun 2024, di Lapangan Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

“Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN RI dengan tujuan utama untuk memperkuat jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa,” ujar Reynhard.

Saat ini, ucap Irjen Kementerian Hukum, pemerintah sedang mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang KORPRI sebagai pelaksanaan dari UU ASN, guna meningkatkan kesejahteraan dan pelindungan hukum bagi seluruh ASN.

“KORPRI merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus terus diperkuat. Sebagai komponen strategis bangsa, KORPRI berperan menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu KORPRI harus diakomodasi dalam kedinasan sehingga bisa menampung aspirasi ASN dan mendukung tugas pemerintahan,” ujar Irjen Kemenkum

Pada kesempatan yang sama, Reynhard juga mengatakan harapan Presiden RI agar KORPRI menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi ASN untuk membantu mempercepat penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat.

“Saya berharap KORPRI menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi ASN sehingga tidak ada dualisme dalam pembinaan ASN. Saya juga mengajak seluruh Dewan Pengurus KORPRI di pusat maupun daerah untuk mengaktifkan kembali seluruh program dan kegiatan KORPRI sejalan dengan tujuan besar organisasi ini,” tandas Reynhard.

Diakhir sambutannya, Reynhard menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo untuk menjadi pedoman dari para ASN yaitu memperkuat solidaritas dan kerja sama KORPRI, dorong inovasi dan efisiensi, perkuat intergritas dan disiplin, pastikan akses pangan sehat, dukung ketahanan energi, turunkan kemiskinan, dan jaga netralitas dan loyalitas sebagai ASN.

KORPRI adalah organisasi profesi yang beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik dari departemen maupun lembaga pemerintah non-departemen. Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kinerja, pengabdian, dan netralitas PNS, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna serta mendukung pemerintahan.

Depok - Penambahan fitur sistem informasi hak keuangan pegawai akan disematkan pada sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Hukum (Kemenkum). Fitur yang nantinya dikelola oleh Bagian Gaji dan Tunjangan Kinerja/ Pengelola Keuangan di Biro Umum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkum, diharapkan dapat memudahkan pegawai di lingkungan Kemenkum untuk mendapatkan informasi terkait hak keuangan pegawai secara cepat, akurat, dan mudah diakses di mana saja.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Umum (Karoum) Setjen Kemenkum, Asep Sutandar, saat memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan Konsinyasi Layanan Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Kinerja Tahun 2024, di Gedung Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Depok, Senin (25/11/2024).

Menurut Asep, layanan Gaji dan Tunjangan Kinerja dalam fitur SIMPEG yang dikelola Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkum selama ini masih bersifat manual/ konvensional, sehingga banyak mengalami kendala / hambatan dalam pelaksanaannya.

“Melalui penambahan fitur pada Aplikasi SIMPEG ini nantinya diharapkan meningkatnya nilai pelayanan gaji dan tunjangan kinerja yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum,” kata Asep.

Lebih lanjut Asep mengatakan, Biro Umum, khususnya Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha terus melakukan kolaborasi dengan Biro terkait yang ada di Sekretariat Jenderal Kemenkum agar semua berjalan dengan baik.

Asep juga menghimbau kepada seluruh pejabat dan pegawai yang menangani pengelolaan keuangan untuk dapat memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kita sebagai aparatur negara dituntut untuk menunjukkan performa dan kinerja serta layanan yang lebih baik, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan secara signifikan oleh para pengguna Aplikasi ini” tambah Asep.

Sementara itu, Analis Pengelola Keuangan dan APBN, Biro Umum, Tatiek Herawaty dalam laporannya mengatakan, maksud dari rencana penambahan fitur sistem informasi hak keuangan pegawai pada aplikasi SIMPEG adalah sebagai upaya dalam meningkatkan tata kelola dan penyampaian informasi terkait Hak Keuangan pegawai di lingkungan Setjen Kemenkum RI.

“Sistem ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan akurasi dalam akses informasi bagi para pimpinan tinggi, pejabat strukural dan pegawai, serta memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data dan pelayanan,“ terang Tatiek.

Acara yang dilaksanakan selama lima hari ini diikuti kurang lebih 50 peserta, yang terdiri dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenkum RI.

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) RI mengawal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar berjalan lancar dan bersih dari kecurangan.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa seluruh panitia pusat maupun daerah terus memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

"Saya bersama Pak Sekjen (Nico Afinta) ingin memastikan bahwa proses seleksi yang kita laksanakan di Kementerian Hukum berjalan sebagaimana mestinya," ujar Supratman kepada peserta seleksi CPNS, Senin (25/11/2024).

Ia juga mengingatkan peserta kalau mereka bisa ikut mengawasi pelaksanaan seleksi. Masyarakat dapat memberikan pengaduan atau laporan kecurangan melalui nomor layanan Whatsapp +6287840302006.

"Jangan lupa kalau ada hal-hal yang mencurigakan atau pengaduan, nomornya sudah ditentukan," ucapnya dalam pengarahan secara daring.

Supratman menjelaskan, proses seleksi yang bersih adalah upaya dari Kemenkum untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berintgeritas dan bermutu tinggi. SDM ini nantinya akan memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada masyarakat.

"Saya yakin ini bisa menjadi langkah maju untuk kita membangun Kementerian Hukum ke depan untuk berpartisipasi membangun bangsa," tukasnya.

Untuk diketahui, saat ini proses seleksi CPNS sedang berapa di tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Tahapan ini terdiri atas beberapa jenis tes. Seluruh peserta akan mengikuti SKB Kesehatan, Pengamatan Fisik, dan Psikotes; SKB Wawancara; serta SKB dengan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.

Bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat akan mengikuti SKB Kesamaptaan dan Keterampilan. Sementara itu mereka dengan pendidikan non-SLTA mengikuti SKB Praktik Kerja.