Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya memberikan pelayanan administrasi hukum berkualitas bintang lima kepada masyarakat dan pelaku usaha, sebagai langkah konkret mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendorong iklim investasi yang lebih kondusif.

"Akselerasi layanan administrasi hukum umum (AHU) yang berkualitas adalah salah satu kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Supratman saat memebrikan sambutan sebelum membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta, Senin (09/12/24).

Menkum menekankan, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Hukum (Kemenkum) harus memastikan bahwa pelayanan AHU diberikan dengan standar kualitas terbaik, yang tidak hanya memenuhi harapan masyarakat, tetapi juga memberikan pengalaman layanan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

"Pelayanan administrasi hukum yang cepat, mudah, dan berkualitas tinggi sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien. Kami ingin setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memiliki kualitas bintang lima, yang tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui ekspektasi masyarakat," ucap Supratman.

Dengan pelayanan seperti ini, lanjut Menkum, Kemenkum akan menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Menteri Supratman juga menegaskan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung upaya untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat mengakses layanan hukum yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat.

"Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap Asta Cita Pemerintahan Prabowo, yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel. Layanan AHU yang optimal akan mempercepat aliran investasi, mempermudah akses legalitas bagi pelaku usaha, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional," tambah Supratman.

Pada Rakernis kali ini, Menkum juga membahas pentingnya digitalisasi dalam pelayanan administrasi hukum. Menurut Supratman teknologi informasi yang tepat guna dapat mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum. Kemenkum telah mengembangkan berbagai sistem berbasis digital, seperti pendaftaran badan hukum online dan platform digital yang memudahkan pelaku usaha serta masyarakat untuk mengurus administrasi hukum.

"Ditjen AHU memberikan pelayanan hukum yang beragam, dari pembentukan badan hukum, hingga kewarganegaraan yang tersebar di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum), hingga Balai Harta Peninggalan (BHP). Dengan total 153 layanan publik yang mencakup bidang badan usaha, perdata, pidana, tata negara, hingga hukum Internasional dengan digitalisasi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi. Dengan sistem yang lebih mudah diakses dan lebih cepat, kami harap dapat mengurangi potensi birokrasi yang lambat dan memperbaiki kualitas layanan publik secara keseluruhan," ungkap Supratman.

Lebih dari itu, lanjut Menkum, pelayanan AHU yang cepat dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan ekonomi yang berkelanjutan juga perlu diperhatikan.

"Selain memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha, pelayanan AHU yang berkualitas juga berperan dalam menciptakan kepercayaan investor dan memperlancar aliran investasi yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandas Supratman.

Menkum mengatakan, guna meningkatkan investasi di Indonesia, Ditjen AHU melakukan kerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tentang penguatan dan pemanfaatan data dan informasi atas legalitas badan usaha dan badan hukum. Perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah Pemerintah RI dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

“Ditjen AHU akan memberikan data badan usaha dan badan hukum yang terkoneksi dengan Online Single Submission (OSS), sehingga setiap pelaku usaha yang mengurus perizinan di BKPM akan langsung terkoneksi dengan data dari Ditjen AHU,” tambah Supratman.

Lebih lanjut Supratman mengatakan, Rakernis kali ini juga dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan AHU yang lebih baik. Supratman berharap setiap Kanwil Kemenkum di seluruh Indonesia dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

"Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah sangat penting agar layanan administrasi hukum dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak di seluruh Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada daerah yang tertinggal dalam mendapatkan layanan hukum yang berkualitas," ujar Supratman.

Di akhir sambutannya Menteri Supratman kembali menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen mendukung ekonomi yang inklusif.

"Kami berkomitmen untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan sesuai dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Rakernis yang mengusung tema 'Akselerasi Layanan AHU dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan' ini dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham dari seluruh Indonesia, pejabat eselon I dan II, serta para pegawai Kemenkum yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi hukum umum.

Medan - Bertransformasinya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian Keimigrasian dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), membuat jajaran di bawahnya mengalami masa transisi struktur organisasi. Hal tersebut menjadi fokus bahasan Komisi XIII DPR RI dalam kunjungan kerja (kunker) reses masa persidangan I Tahun 2024 - 2025, ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Sumatera Utara (Sumut), Senin (09/12/2024).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengatakan masih banyak pekerjaan konsolidasi terkait pemecahan kementerian yang harus disiapkan.

"Kami harap seluruh jajaran tetap bisa bekerja di tengah masa transisi," ujar Sugiat di Kanwil Kemenkum Sumut, Medan.

Selain itu, lanjut Sugiat, melalui kunjungan ini, DPR RI menerima aspirasi mendukung agar dapat memastikan bahwa jajaran di bawah yang mengalami transformasi kementerian mampu menjalankan peran barunya dengan optimal.

Selanjutnya Anggota Komisi XIII DPR RI fraksi PDIP, Marinus Gea, menambahkan bahwa penataan SDM harus diatur dengan tepat demi keefektifan dan efisiensi kinerja di tengah masa transisi.

"Kami menyampaikan kepada yang bertanggung jawab atas penempatan SDM, bahwa dibutuhkan kepastian siapa ditempatkan di mana, agar muncul ketenangan batin dan keikhlasan dalam bekerja di tengah kemantapan struktur organisasi," tegas Marinus.

Penempatan SDM, lanjutnya, harus diatur betul dan disesuaikan dengan sistem yang sudah berlaku sebelumnya. "Itu menjadi bentuk pengawasan dari kami selaku perwakilan rakyat," ujar Martinus.

Menanggapi kesiapan masa transisi, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sumatera Utara, Anak Agung Gde Krisna, mengatakan jajaran kanwil Kemenkum Sumatera Utara akan mengoptimalkan kesiapan di tengah masa transisi kementerian.

"Kami sudah mendapat hibah berupa bangunan untuk gedung kanwil sesuai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, juga kami fokus pada penataan kelembagaan, dan penataan Sumber Daya Manusia (SDM)," ujar Agung saat sesi pemaparan.

"Kami mohon kepada bapak ketua dan anggota komisi XIII DPR RI untuk memberi dukungan, baik anggaran maupun pemenuhan SDM, hingga kebijakan-kebijakan yang bersifat solutif lainnya," lanjut Agung.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun, berharap bahwa di tengah masa transisi ini, seluruh jajaran mampu beradaptasi dengan keadaan.

"Masa transisi tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak berkinerja dengan baik, diperlukan adanya komitmen dari diri seluruh SDM di bawah Kementerian Hukum," tegas Ronald di kesempatan yang sama.

Di akhir acara, Sugiat Santoso mewakili komisi XIII mengapresiasi kesiapan transisi kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terutama dalam persiapan gedung kantor untuk 4 kanwil, penataan kelembagaan, penataan SDM dan BMN.

Turut hadir dalam rombongan kunker, Adik Sasongko dari fraksi partai Gerindra; Marinus Gea dari fraksi PDIP; Yasonna H. Laoly dari fraksi PDIP; Rapidin Simbolon dari fraksi PDIP; Samsul  Bahri Tiyong dari fraksi partai Golkar; Muslim  Ayub dari fraksi partai Nasdem; Almuzzammil Yusuf dari partai PKS; Arisal Azis dari partai PAN, dan ; Raja Faisal Manganju Sitorus dari fraksi partai Demokrat.

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau yang kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), memperoleh penghargaan khusus dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan khusus tersebut diberikan terkait kontribusi Kemenkumham dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) sebagai kementerian yang telah melakukan pengamanan BMN untuk pembinaan pemasyarakatan pada Pulau Nusakambangan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta yang menerima langsung penghargaan khusus dalam hajat Anugerah Reksa Bandha dari Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengapresiasi seluruh jajaran atas pemberian anugerah khusus itu.

“Kami menyampaikan apresiasi atas pemberian penghargaan khusus tersebut. Penghargaan ini kami harap dapat mendorong kinerja yang lebih baik, juga efisien, serta transparan dan akuntabel dalam pengelolaan aset negara ke depannya,” kata Nico, Kamis (05/12/2024) siang.

Menurut Sekjen Kemenkum, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengelola BMN dengan sebaik-baiknya, dan mempunyai rasa tanggung jawab pada setiap BMN dalam melaksanakan tugas.

“Kita (Aparatur Sipil Negara) mendapatkan mandat sebagai pengelola maupun pengguna BMN, mempunyai tanggung jawab yang luar biasa terhadap keberadaan BMN tersebut, karena (BMN) itu dibeli dari uang rakyat,” tambah Nico.

Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazara, meminta seluruh BMN yang ada di Indonesia, baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus dikonsolidasikan secara terus menerus dengan tata kelola yang baik.

“Aset negara perlu kita optimalkan terus, harus bisa mendukung ekonomi kreatif, harus bisa mendukung startup, harus bisa mendukung rumah tangga secara langsung, UMKM hingga pengembangan di ekonomi hijau kita,” kata Suahasil di Aula Dhanapala Kemenkeu, Jakarta.

Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 terdiri dari empat kategori penghargaan di bidang pengelolaan BMN, empat kategori di bidang lelang, serta penghargaan khusus. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kemenkeu atas kualitas kinerja dan koordinasi yang baik antara kementerian/lembaga, dan para stakeholders Kemenkeu terhadap pengelolaan BMN dan pelayanan lelang di tahun 2023-2024.

Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar pengelolaan kekayaan negara semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian.

Pada kesempatan yang sama, Penghargaan khusus tersebut juga diberikan kepada Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Jakarta – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas terus menjalin hubungan baik dengan awak media. Menurut Supratman, media sangat penting dalam menyebarkan informasi ke masyarakat luas.

“Tanpa media, kita akan sulit menyampaikan informasi. Untuk itu media harus kita jadikan sebagai mitra kerja, bukan sebaliknya,” ujar Supratman di sela wawancara ekslusif bersama Tempo dan IDN Times, Kamis (05/12/2024).

Lebih lanjut Menkum mengatakan, kritik dan masukan dari media juga sangat dibutuhkan untuk peningkatan kinerja instansi.

“Dari kritik dan masukan dari media ini kita jadikan dasar untuk melakukan introspeksi maupun inovasi di instansi kita,” ucap Supratman di ruang kerjanya, Gedung Kementerian Hukum (Kemenkum).

Oleh karena itu, lanjut Menkum, instansi dan pejabat publik tidak boleh alergi dengan media. Dirinya merasa bisa berada di posisi saat ini sebagai Menkum, berkat andil media pula.

“Saya merasa sangat terbantu dengan media. Mungkin karena media juga, saya akhirnya bisa menjadi seperti sekarang ini,” tandas Supratman.