Transformasi Digital Tak Cukup dengan Teknologi, Kepemimpinan Jadi Kunci

2026 06 03 PKN 1

Depok - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum), Gusti Ayu Putu Suwardani, mengatakan bahwa transformasi digital bukan sekadar persoalan teknis. Namun juga tentang perubahan paradigma kepemimpinan agar mampu menjawab dinamika zaman yang terus berkembang.

“Pesan kuat bagi kita semuanya bahwa transformasi digital bukanlah sekadar persoalan teknis pengadaan infrastruktur, komputer, ataupun sekadar membuat aplikasi baru, melainkan tantangan perubahan paradigma kepemimpinan,” ujar Gusti Ayu pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV serta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan LXXVI dan LXXVII, di Auditorium Lantai 2 BPSDM Hukum, Rabu (03/06/2026).

Gusti Ayu berpesan kepada para peserta pelatihan agar transformasi digital dimaknai sebagai perubahan cara berpikir dan cara memimpin dalam organisasi. Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan nasional yang ingin menghasilkan kepemimpinan adaptif dalam mendukung transformasi tata kelola bangsa sehingga memiliki ketahanan nasional dan daya saing di tingkat global.

Di lingkungan Kemenkum, arah kebijakan nasional itu diterjemahkan melalui tema “Kepemimpinan Adaptif Sektor Hukum: Akselerasi, Transformasi, Tata Kelola Kelembagaan Terpadu melalui Integrasi Layanan Digital Demi Resiliensi dan Daya Saing Bangsa”.

Menurutnya, pelaksanaan tiga program pengembangan kepemimpinan secara serentak ini merupakan wujud nyata komitmen organisasi dalam membangun tata kelola yang lebih adaptif, terintegrasi, dan efisien.

“Ini bukan hanya sekadar membuka satu pelatihan, tetapi juga menjadi momentum penting sinergi pembukaan serentak tiga angkatan kepemimpinan secara integratif, sebagai wujud nyata gerak langkah organisasi yang adaptif dan efisien,” kata Gusti Ayu.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Agus Sudrajat, menilai sektor hukum membutuhkan pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung sangat cepat.

“Kita berada di era disrupsi, di mana inovasi teknologi sering kali berlari lebih cepat daripada regulasi, sehingga kepemimpinan adaptif menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Menurut Agus, hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan zaman karena dapat menghambat kemajuan bangsa. Pemimpin birokrasi hukum dituntut mampu menerjemahkan kebijakan strategis menjadi regulasi dan layanan yang lincah, relevan, serta berdampak langsung bagi masyarakat.

“Jika para birokrat hukum kita memimpin dengan kacamata kuda, hanya berpegang pada teks kaku tanpa memahami konteks zaman, maka hukum akan menjadi penghambat, bukan pendorong kemajuan bangsa,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia saat ini berada pada jalur penting menuju Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kepemimpinan strategis, transformatif, dan kolaboratif. Berbagai tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik, persaingan ekonomi, perubahan iklim, disrupsi teknologi, hingga kecerdasan artifisial menuntut aparatur negara memiliki kemampuan beradaptasi yang semakin tinggi.

“Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing global, diperlukan pemimpin yang mampu menjawab tantangan pembangunan, mempercepat transformasi ekonomi, reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan,” pungkas Agus.

2026 06 03 PKN 2

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI