Berita

Indeks Berita Kementerian Hukum RI

Menkum Sampaikan 5 Pertimbangan Pemerintah dalam Pembahasan RUU Polri

 2026 05 25 Raker 1

Jakarta – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan lima poin yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian RI (RUU Polri) saat rapat kerja antara pemerintah dan Komisi III DPR, di ruang rapat DPR, Senin (25/05/2026).

Ia mengatakan pertimbangan pertama terletak pada prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan humanis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri. Pertimbangan kedua menyangkut penataan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar struktur Polri, sedangkan ketiga tentang usia pensiun anggota Polri.

“Penyesuaian ketentuan mengenai batas usia pensiun anggota Polri sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi kepada kepentingan organisasi dan negara,” katanya.

Pada pertimbangan keempat, pemerintah menyoroti penguatan kurikulum pendidikan kepolisian yang memuat materi perlindungan HAM, demokrasi, dan prinsip humanis. Selain itu, ada pula pertimbangan tentang penataan anggota Polri yang berbasis kompetensi.

“Dan yang terakhir, penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional meliputi penambahan tugas dan kewenangan serta penataan keanggotaan melalui mekanisme yang terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan pada UU Polri saat ini agar kelembagaan Polri semakin profesional, bersih, dan akuntabel di tengah dinamika tantangan keamanan yang semakin kompleks.

“UU tentang Polri yang telah berlaku lebih dari dua dekade dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan transnasional, dan ancaman keamanan lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus ketua Panitia Kerja RUU Polri, Habiburokhman, menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya sudah merupakan produk reformasi yang mengoreksi praktik-praktik lama ketika Polri diposisikan sekadar sebagai alat represif kekuasaan. Karena itu, menurutnya, perubahan dalam RUU Polri tidak dilakukan secara besar-besaran.


“Dapat kami sampaikan secara singkat bahwa dalam RUU Polri ini sebenarnya tidak banyak yang dilakukan perubahan karena Undang-Undang Polri yang ada saat ini sejatinya merupakan produk reformasi yang mengoreksi praktik-praktik di masa lalu di mana Polri diposisikan sekadar sebagai aparat represif kekuasaan,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

RUU Polri merupakan usul inisiatif DPR dan telah disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden menugaskan Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN-RB untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut bersama DPR.

2026 05 25 Raker 2

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI