Kemenkum Dorong Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Responsif, Kritik Masyarakat Jadi Bahan Perbaikan

 2026 07 21 Forum 1

Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) mendorong pelayanan publik yang ada di lingkungan Kemenkum menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif, dengan menjadikan kritik masyarakat sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Hal ini menjadi komitmen yang ditegaskan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi (Karoreno), Rahmi Widhiyanti dalam Forum Tata Kelola Kinerja Organisasi.

Mewakili Sekretaris Jenderal Kemenkum, Karoreno mengatakan, bahwa Kemenkum tidak boleh menutup diri terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sebaliknya, setiap keluhan harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan.

"Apa yang menurut kita sudah baik, belum tentu dirasakan demikian oleh masyarakat. Karena itu, jangan anti kritik. Masukan dari masyarakat harus menjadi bahan perbaikan agar pelayanan semakin berkualitas," ujar Rahmi saat memberikan sambutan dalam kegiatan yang digelar di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa (21/07/2026).

Menurut Karoreno, pelayanan publik yang baik dibangun dari sistem internal organisasi yang kuat. Penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), proses bisnis, mekanisme kerja, akuntabilitas, hingga pengendalian risiko merupakan fondasi penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara konsisten dan berkualitas.

"Kalau sistem dari dalam tidak dirawat akan keropos, sehingga akan berpengaruh pada layanan publik kepada masyarakat. Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi agar tidak hanya terlihat baik dari luar, tetapi juga kuat dari dalam," katanya.

Karoreno juga menegaskan, bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran, bukan hanya pada baiknya sistem atau regulasi yang dimiliki.

"Sebagus apa pun sistem dan regulasi yang dibangun tidak akan berjalan optimal apabila seluruh anggota organisasi tidak memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

Komitmen tersebut sejalan dengan pandangan Ombudsman Republik Indonesia yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki dan menerapkan standar pelayanan secara konsisten. Anggota Ombudsman, Syafrida R. Rahasan, mengatakan pelayanan publik harus mampu memberikan kepastian, kemudahan, keterjangkauan, dan kecepatan bagi masyarakat.

"Pelayanan publik bukan sekadar memiliki regulasi atau struktur organisasi, tetapi bagaimana seluruh ketentuan tersebut benar-benar dilaksanakan dalam praktik pelayanan sehari-hari," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Gita Aurora, menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus mampu meningkatkan responsivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, arah reformasi birokrasi saat ini adalah membangun pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan tidak mempersulit masyarakat.

“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Hukum telah memperoleh apresiasi atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 95, yang menunjukkan kualitas tata kelola organisasi yang sangat baik. Namun, capaian tersebut dinilai bukan menjadi tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Melalui penguatan tata kelola organisasi, penerapan pengawasan yang efektif, serta keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi, Kementerian Hukum berharap dapat membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat perubahan pada aspek administrasi, tetapi juga merasakan pelayanan publik yang semakin cepat, profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB, Ombudsman Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), forum kali ini menegaskan, bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada penyusunan regulasi atau perbaikan administrasi semata. Perubahan harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel.

2026 07 21 Forum 2

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI