Berita

Indeks Berita Kementerian Hukum RI

RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan Türkiye dan Malaysia Disahkan dalam Rapat Paripurna

2026 07 21 Paripurna 1

Jakarta - Pemerintah bersama DPR RI mengesahkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kerja sama internasional di bidang pertahanan dalam rapat paripurna, Selasa (21/07/2026).

Kedua regulasi tersebut adalah RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, serta RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Türkiye mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa pengesahan kedua perjanjian tersebut diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan kerja sama pertahanan Indonesia dengan Türkiye dan Malaysia, yang selama ini terjalin berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.

"Dalam rangka memperkuat kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani persetujuan dengan Pemerintah Republik Türkiye mengenai kerja sama dalam bidang pertahanan pada tanggal 14 November 2022 di Bali. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan pada tanggal 9 Agustus 2022 di Kuala Lumpur," katanya saat menyampaikan pendapat akhir Presiden di ruang rapat paripurna DPR.

Ia menjelaskan, pengesahan kedua perjanjian internasional tersebut juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 10 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. UU ini mengatur bahwa perjanjian yang berkaitan dengan politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara harus disahkan dengan UU, sejalan dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

Supratman menyampaikan persetujuan pemerintah atas kedua RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas dedikasi dan kerja keras dalam menyelesaikan pembahasan kedua rancangan undang-undang tersebut.

“Beberapa poin mendasar yang menjadi landasan pengesahan kedua perjanjian ini, di antaranya terkait dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, bahwa kerja sama pertahanan dengan Türkiye dan Malaysia juga mencakup peningkatan kapasitas, pertukaran informasi, hingga penguatan industri pertahanan dalam negeri,” ujar Supratman.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, Anton Sukartono Suratto menyampaikan bahwa seluruh delapan fraksi di Komisi I bersama pemerintah telah menyepakati kedua RUU tersebut pada Pembicaraan Tingkat I. Menurutnya, kerja sama pertahanan dengan Türkiye dan Malaysia memiliki nilai strategis untuk memperkuat stabilitas geopolitik, mendorong alih teknologi industri pertahanan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang militer, dengan tetap mengedepankan fungsi pengawasan dan anggaran dalam implementasinya.

“Komisi I DPR RI senantiasa menekankan pentingnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran secara konsisten. Dan selain itu, pengesahan UU memerlukan dukungan anggaran yang terukur, tepat guna, dan berkelanjutan,” kata Anton.

Setelah mendengarkan pendapat akhir pemerintah, Ketua DPR RI Puan Maharani selanjutnya meminta persetujuan dari seluruh fraksi yang hadir dalam Rapat Paripurna. Seluruh fraksi menyatakan setuju, sehingga Puan Maharani secara resmi mengesahkan kedua RUU tersebut menjadi undang-undang melalui ketukan palu sidang. Dengan disahkannya kedua undang-undang ini, kerja sama pertahanan Indonesia dengan Türkiye dan Malaysia kini memiliki kekuatan hukum yang mengikat penuh, sehingga berbagai program dan kegiatan strategis pertahanan antara ketiga negara dapat dilaksanakan dengan kepastian hukum yang lebih baik.

2026 07 21 Paripurna 2

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI