Berita

Indeks Berita Kementerian Hukum RI

Wamenkum: Penguatan Ekosistem Kekayaan Intelektual Memerlukan Sinergi Lintas Kementerian

Jakarta - Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) harus dilakukan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (04/08/2026).

Dalam sambutannya, Wamenkum menyampaikan bahwa kehadiran berbagai pemangku kepentingan mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan ekosistem kekayaan intelektual Indonesia.

“Di tengah pesatnya perkembangan inovasi, teknologi, dan ekonomi kreatif, penguatan ekosistem kekayaan intelektual tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan kolaborasi yang erat, berkelanjutan, dan saling melengkapi," ujar Wamenkum.

Ia menegaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki peran penting sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung pembangunan ekosistem kekayaan intelektual nasional.

”Melalui penyelarasan kebijakan dan program, pemerintah diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang mendorong lahirnya inovasi, meningkatkan nilai tambah produk dan jasa, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global,” tambahnya.

Wamenkum menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem kekayaan intelektual memerlukan kerja sama yang erat antar instansi pemerintah. Ia berharap forum tersebut menjadi ruang dialog yang produktif dan berorientasi pada solusi. Berbagai masukan dari para peserta diharapkan dapat memperkaya penyusunan kebijakan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang semakin terintegrasi.

“Melalui koordinasi yang terintegrasi, setiap kebijakan dan program dapat saling mendukung sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan inovasi nasional. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan menjadi langkah awal yang semakin memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga," tutupnya.

Forum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum ini dihadiri oleh perwakilan dari 36 kementerian dan lembaga, World Intellectual Property Organization (WIPO), Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang kekayaan intelektual.

Forum ini turut membahas sejumlah isu strategis, antara lain penyusunan Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional 2027–2036, pembentukan Tim Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual, serta strategi penguatan posisi Indonesia dalam Global Innovation Index. Mengusung tema "Peran Strategis Kementerian/Lembaga dalam Membangun Ekosistem Kekayaan Intelektual Indonesia", hasil pembahasan forum tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi lahirnya kebijakan yang lebih terpadu dalam mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual yang kuat, memiliki kepastian hukum, serta mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi nasional.

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI