Berita

Indeks Berita Kementerian Hukum RI

BPK Sebut Kementerian Hukum Jadi Contoh Ideal Kolaborasi Antarkementerian

2026 08 03 WTP 1

Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) dinilai sebagai model sinergi antarkementerian yang ideal dalam pengelolaan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan. Penilaian tersebut disampaikan Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025.

“Selain menyampaikan opini, tentu BPK melihat bagaimana kinerja (kementerian/lembaga) menggunakan keuangan negara selama periode 2025. Tetapi, saya pribadi, khususnya setiap datang ke lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini, melihat bagaimana empat kementerian yang ada di sini, ini contoh yang sangat ideal bagi sinergi di antara kementerian lembaga,” katanya di Gedung Bhumi Pura Wira Wibawa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (03/08/2026).

Menurut Nyoman, kolaborasi antarkementerian menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif di era Government 5.0. Integrasi data dan kerja sama lintas sektor dinilai menjadi fondasi utama dalam menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat.

“Perlunya kolaborasi dan integrasi data. Jadi hampir tidak ada sekarang permasalahan itu melibatkan satu kementerian saja. Selalu melibatkan multi kementerian dan lembaga dengan persilangan data yang sangat banyak,” kata Nyoman.

Nyoman juga menyoroti berbagai capaian Kemenkum, khususnya dalam pembangunan tata kelola dan pemanfaatan data yang semakin terintegrasi. Hal tersebut dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi kementerian terhadap pembangunan nasional.

“Kemenkum banyak beberapa capaian, dan yang pasti capaian-capaian di Kemenkum mulai dari bagaimana pelaksanaan data tunggal. Terima kasih, Pak Menteri, sudah memulai pelaksanaan data tunggal, pemberian manfaat secara nyata, peran KI kepada UMKM, kepada penerima yang berhak. Ini juga memberikan dampak nyata bagaimana peran kementerian lembaga ini kepada masyarakat,” ujar Nyoman.

Lebih lanjut, Nyoman menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK tidak hanya berorientasi pada opini dan rekomendasi, tetapi juga diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan BPK. Ia menilai Kemenkum menunjukkan tren perbaikan yang konsisten dari tahun ke tahun, baik dalam aspek tata kelola maupun reputasi kelembagaan.

“Jadi setiap kementerian sudah membangun, dan penilaian kami sudah membangun tata kelola yang kompeten, yang dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, kemudian sudah membangun reputasi kelembagaan, membangun manfaat dan dampak nyata kepada masyarakat,” tutupnya.

2026 08 03 WTP 2

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI