Jakarta - Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI), kembali menggelar kegiatan “Pasti Ada Solusi”. Pada episode ketiga ini, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjawab sejumlah keluhan masyarakat, termasuk tentang pemalsuan akta otentik dan permasalahan merek.
Seorang masyarakat asal Sidoarjo, Reymond Nikodemus, mengaku menjadi korban penipuan akta otentik oleh notaris. Namun, sejak membuat laporan pada 15 bulan yang lalu, Reymond tidak kunjung mendapatkan kepastian hingga sekarang.
Kepada Reymond, Menteri Hukum menjelaskan bahwa saat ini masih dalam proses di Majelis Pengawas Daerah yang tidak beranggotakan pegawai Kemenkum. Jajaran Kemenkum berada pada level ibu kota provinsi yaitu Majelis Pengawas Wilayah. Meski demikian, Supratman mengatakan Kemenkum akan tetap memonitor proses penyelesaian kasus tersebut.
“Saya minta Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur dan Direktur Perdata untuk segera melakukan follow up dan memberikan laporan secara jelas terkait progres yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Sampaikan kepada teman-teman Ikatan Notaris Indonesia agar menjadi atensi,” ucap Supratman di Graha Pengayoman, Jumat (19/06/2026).
Supratman menjelaskan, saat ini penanganan pengaduan di Kemenkum, termasuk pemalsuan akta otentik, sudah lebih baik. Namun, ia meminta kolaborasi dengan organisasi profesi, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Jika tidak ada kerja sama, maka Kemenkum dapat menginisiasi perubahan regulasi notaris agar pemeriksaan dapat lebih cepat.
“Jadi ini jaminan saya berikan kepada teman-teman semua, yang menjadi korban seperti Pak Reymond. Kita beri kesempatan kepada Ikatan Notaris Indonesia, yang kebetulan menempatkan anggotanya menjadi majelis pengawas. Kita berharap harus responsif,” katanya.
Selain kasus pemalsuan akta otentik, Menteri Hukum juga menerima aspirasi di bidang kekayaan intelektual. Seorang advokat, Lusda Astri, mempertanyakan lamanya waktu pembaruan informasi paten di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Hal ini berimbas pada kliennya yang ingin memenuhi formalitas pengajuan permohonan banding paten.
Menanggapi kasus tersebut, Menteri Hukum mengakui bahwa saat ini terdapat kekurangan dalam proses penyelesaian paten. Terdapat 100 ribu permohonan paten yang berusaha untuk diselesaikan. Supratman pun meminta kepada jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar menyelesaikan keluhan yang dialami Lusda pada hari ini juga.
“Terkait kasus yang ini, saya minta Direktur Paten, hari ini juga jawabannya lengkap, diteruskan kepada yang bersangkutan dan kepada saya. Apa yang diminta oleh Ibu Lusda, hari ini harus dibuka, kemudian diteruskan kepada yang bersangkutan. Kalau ternyata kesalahannya memang di Kemenkum, maka kita akui sebagai suatu kesalahan. Ini bagian dari upaya kita memperbaiki tata kelola pelayanan publik,” ujar Supratman.
Direktur Jenderal KI, Hermansyah Siregar, mengungkapkan kalau DJKI terus melakukan transformasi digital. Sejak tahun 2025, DJKI terus mengembangkan sistem pemeriksaan paten agar setelah melalui pemeriksaan substantif, dapat otomatis menerbitkan sertifikat elektronik.
“Bulan ini (Juni), kami akan segera menerapkan e-certificate di pemeriksaan paten. Jadi otomatis. Tidak perlu lagi petugas harus klik baru keluar sertifikatnya. Bulan depan, di merek, desain industri, semuanya akan menggunakan e-certificate juga,” jelasnya.
Program “Pasti Ada Solusi” adalah program mingguan yang menjadi komitmen nyata Kemenkum dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan solutif. Kegiatan ini juga menjadi ruang menyerap aspirasi dalam menyelesaikan berbagai keluhan masyarakat secara cepat dan tuntas.
