Berita

Indeks Berita Kementerian Hukum RI

Kemenkum Serahkan Lahan untuk Sekolah Rakyat, Menkum: Amanat Konstitusi Harus Ditunaikan

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyerahkan lahan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat di Tangerang sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan. Langkah tersebut sekaligus menjadi wujud pelaksanaan amanat Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara.

“Kalau kita mau jujur, ini adalah amanat konstitusi yang memang wajib dijalankan sesungguhnya. Kita tahu Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia (mengamanatkan) negara menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (dilanjutkan) Pasal 34 yang menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar,” ujar Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas.

Penyerahan lahan tersebut menjadi bentuk sinergi antarkementerian dalam mendukung program prioritas presiden untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran sekolah rakyat diharapkan membuka kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan membangun masa depan yang lebih baik.

“Saya setiap kali menyaksikan Bapak Menteri Sosial, apalagi saat bersama-sama dengan Bapak Presiden meresmikan sekolah rakyat, rasa haru dan bangga selalu ikut,” ujar menteri yang akrab disapa Bang Maman ini.

“Hari ini kita bisa menyaksikan bahwa kalau siapapun diberi kesempatan yang sama di republik ini, adik-adik kita sudah mulai memberikan secercah harapan, rasa percaya dirinya, dan komitmennya untuk republik ini sudah mulai terlihat,” kata Supratman dalam Serah Terima Sertipikat Tanah dari Kemenkum kepada Kemensos di Graha Pengayoman, Kamis (18/06/2026).

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengapresiasi dukungan Kemenkum yang sejak awal aktif berkoordinasi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program yang menyasar anak-anak dari keluarga rentan dan miskin.

“Tanah biasanya disediakan oleh bupati, wali kota, atau gubernur, dan sekarang ditambah lagi oleh kementerian-kementerian, salah satunya Kemenkum yang sejak awal proaktif dan terus berkoordinasi dengan Kemensos. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul.

Selama hampir satu tahun beroperasi, sekolah rakyat disebut telah menunjukkan dampak positif bagi para peserta didik. Program pendidikan berasrama itu tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga pendampingan selama 24 jam untuk membentuk karakter, disiplin, dan kepercayaan diri anak-anak.

“Ini bisa jadi merupakan eksekusi Pasal 34 UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sekolah rakyat adalah cara negara hadir dan memelihara mereka yang selama ini sering tidak terlihat dalam proses pembangunan,” tutur Gus Ipul.

Melalui dukungan lahan dari Kemenkum, pembangunan sekolah rakyat di Tangerang diharapkan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Program tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan hak pendidikan dan perlindungan sosial bagi kelompok yang paling membutuhkan.

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI