Jakarta – Di tengah berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari, Ibadah Paskah lintas kementerian di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan menjadi ruang refleksi untuk kembali pada nilai dasar kemanusiaan, yaitu kasih tanpa syarat. Perayaan ini mengajak para pegawai tidak hanya memaknai Paskah sebagai seremoni, tetapi sebagai panggilan untuk menghidupi kasih, pengampunan, dan pertobatan.
Ibadah yang dipimpin oleh Ev. Ir. Jannes Pasaribu tersebut menekankan makna Paskah sebagai panggilan untuk menghidupi kasih tanpa syarat, pengampunan, dan pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa kasih sejati tercermin dari sikap tetap berbuat baik tanpa syarat, tidak membeda-bedakan, bahkan kepada mereka yang berbuat salah.
“Dalam kehidupan sehari-hari, kasih yang membuat kita tetap berbuat baik bagi orang lain yang berbuat salah, tetap mengampuni,” ujarnya pada ibadah yang digelar pada Jumat (24/04/2026) di Aula Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengampunan dengan meneladani Yesus Kristus yang tetap mengasihi murid-murid yang berkhianat. Pengampunan, menurutnya, bukan sekadar respons emosional, melainkan keputusan iman yang harus dihidupi setiap orang percaya.
Selain itu, pesan tentang pertobatan juga menjadi bagian penting dalam refleksi Paskah. Ia mengutip bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada segala dosa manusia dan selalu membuka kesempatan bagi setiap orang untuk kembali.
“Momen paskah peringatan bagi kita untuk membarui hubungan kita dengan sesama, dengan pimpinan, teman sekerja kita, dan dengan keluarga kita,” lanjutnya.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan mengajak semua pegawai untuk menerapkan nilai-nilai Paskah dalam pelayanan kepada masyarakat.
Bagi Kementerian Hukum, Otto berpesan agar setiap regulasi yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Kemudian bagi Kementerian HAM, Otto berpesan agar dapat memastikan perlindungan warga negara Indonesia tanda diskriminasi.
“Bagi Kementerian Hukum, pastikan setiap regulasi mencerminkan keadilan, serta berikan kepastian layanan yang transparan tanpa kompromi. Bagi kementerian HAM, jadilah garda terdepan pembela martabat manusia dengan integritas moral tinggi, dan pastikan perlindungan hak setiap warga negara terlindungi tanpa diskriminasi,” tuturnya.
Sementara itu, Otto meminta sektor imigrasi untuk menjadi wajah negara yang ramah dan bersih. Selanjutnya di sektor pemasyarakatan, Otto mengharapkan program-program pembinaan yang humanis agar dapat membarui dan memulihkan hidup para warga binaan.
