Berita

Indeks Berita Kementerian Hukum RI

Bantu Saya Atasi Problematika Industri Pers yang Berkaitan dengan Kekayaan Intelektual

2026 04 23 Dewan Pers 1

Jakarta – Perkembangan teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan/ Artificial Intelligence (AI) bertransformasi sangat cepat. AI mampu memproduksi berita, dan menganalisis data dalam jumlah besar (ribuan dokumen). Akan tetapi, kemampuan AI untuk mengambil data ini menimbulkan risiko pelanggaran hak cipta atas karya jurnalistik. Banyak karya jurnalistik yang digunakan AI yang tidak menyebutkan sumber data yang digunakan AI tersebut.

Menanggapi problematika ini, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, mengatakan, bahwa dirinya membutuhkan dukungan dan informasi dari media dan insan pers, untuk mengatasi Problematikan Industri Pers yang berkaitan dengan nilai-nilai Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Hak Cipta.

“Beri saya informasi, dan masukan, kalau perlu normanya. Beri saya kekuatan, agar pada bulan Mei mendatang memiliki argumentasi yang cukup memperjuangkan ini semua,” ujar Supratman saat menghadiri kegiatan Diskusi Hak Cipta dalam Ekosistem Pers, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (23/04/2026).

Lebih lanjut Menkum mengimbau agar insan pers, baik perusahaan di bidang media, para jurnalis, dan asosiasi pers terus mengkomunikasikan akan pentingnya pengakuan akan hak cipta dalam ekosistem pers.

“Media, asosiasi pers, maupun insan pers lainnya agar terus menyampaikan isu-isu ini. Kalau bisa jangan hanya berjuang di dalam negeri, tetapi juga mulai ke luar negeri, minimal di lingkup ASEAN,” ucap Supratman.

Lebih lanjut Menkum menceritakan, bahwa pihaknya tengah memperjuangkan keadilan dalam kekayaan intelektual. Saat ini Indonesia mendapatkan perlakuan yang tidak adil khususnya dalam royalti. Dalam satu platform musik, hak royalti yang diterima pihak Indonesia hanya 0,7 dollar, sedangkan Singapura mendapatkan 3 dollar.

“Padahal populasi Indonesia 240 juta orang, bandingkan Singapura yang hanya enam juta orang. Saya terima alasan mereka yang mengatakan pengguna Singapura merupakan member premium, sedangkan Indonesia kebanyakan yang free. Tetapi ketika saya tanya lebih besar mana pendapatan premium di Singapura dengan hasil monetiasasi iklan di Indonesia? Mereka tidak bisa menjawab,” tandas Supratman.

Oleh karena itu, lanjut Menkum, pihaknya mengajukan proposal yang mendorong terwujudnya keadilan royalti.

“Saya terus berkoordinasi dengan Direktur Jenderal WIPO (World Intelectual Property Organization), dan juga negara-negara sahabat lainnya agar proposal ini diterima, dan keadilan akan royalti dapat terwujud,” jelas Supratman.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengharapkan adanya solusi dari kegiatan diskusi yang dilakukan kali ini.

“Perlu adanya aturan, agar platform tidak melanggar hak cipta, khususnya karya jurnalistik,” ucap Komaruddin.

2026 04 23 Dewan Pers 2

2026 04 23 Dewan Pers 3

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI