Jakarta - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan regulasi desain industri perlu diperbarui agar mampu menjawab perkembangan industri kreatif, teknologi digital, dan perdagangan global yang berkembang sangat cepat. Pembaruan tersebut dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui agenda pembahasan RUU Desain Industri.
"Perubahan ini diperlukan agar sistem pelindungan desain industri di Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pendesain maupun pelaku usaha," kata Supratman saat menyampaikan penjelasan pemerintah dalam Rapat Pansus di ruang Badan Anggaran Gedung DPR Senayan, Selasa (19/05/2026).
Supratman mengatakan bahwa selama lebih dari dua dekade, perkembangan industri kreatif, teknologi digital, dan perdagangan global berubah sangat cepat. Perubahan ini menjadi tantangan tersendiri karena menyebabkan kelemahan normatif pada regulasi lama, potensi celah hukum, serta ketidaksesuaian dengan standar internasional yang dapat memicu sengketa hukum di lapangan.
"Pemerintah menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi melalui pembaruan undang-undang," tambahnya.
Menurut Supratman, dengan pembaruan RUU Desain Industri maka pelindungannya akan lebih adaptif, efektif, dan mampu menjawab tantangan global. Selain itu, masyarakat juga diharapkan semakin memahami pentingnya pelindungan kekayaan intelektual sebagai langkah strategis untuk menjaga hasil kreativitas dan mencegah penyalahgunaan karya oleh pihak lain.
“RUU ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelindungan kekayaan intelektual yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Selain meningkatkan kualitas pelindungan hukum, pembaruan juga diharapkan mendukung kemudahan berusaha dan meningkatkan daya saing nasional,” ujarnya.
Adapun rapat dipimpin oleh Pimpinan Pansus RUU Desain Industri, Rahayu Saraswati, dalam rangka mendengarkan pandangan fraksi-fraksi yang hadir. Dari unsur pemerintah turut hadir Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. Di akhir rapat, tim pansus DPR bersama pemerintah menyetujui RUU tersebut untuk masuk pada pembahasan tingkat I.

