Jakarta – Dalam rangka mewujudkan visi besar Asta Cita yang menempatkan penguatan reformasi hukum, pemberantasan korupsi, serta penciptaan iklim investasi yang sehat sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menggelar Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif sebagai langkah strategis dalam memperkuat transparansi korporasi dan memberantas kejahatan keuangan. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, dalam...

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2024. Capaian ini merupakan yang ke-16 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, sekaligus menjadi capaian terakhir Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Capaian ini sekaligus menjadi capaian terakhir opini WT...

Bandung – Kini masyarakat Provinsi Jawa Barat (Jabar) lebih mudah untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Pasalnya, semua desa/kelurahan di Jabar telah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dengan total sebanyak 5.957 Posbankum. Jumlah ini menjadikan Jabar sebagai provinsi dengan jumlah Posbankum terbanyak. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa Posbankum Desa/Kelurahan merupakan akses keadilan bagi semua orang tanpa kecuali. Layanan ini akan mendorong masyarakat untuk mamp...

Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition) secara resmi telah disahkan menjadi undang-undang (UU). Pengesahan ini memberikan kepastian hukum atas kewajiban ekstradisi antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan terdapat beberapa hal yang menjadi penguatan dalam ...

  Jakarta - Pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan DPD RI telah menyepakati sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU tentang Perampasan Aset menjadi satu dari 52 RUU yang masuk dalam Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2025, bersama dengan 5 daftar RUU kumulatif terbuka. Rapat pengambilan keputusan ini juga menyepakati jumlah Prolegna...