Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) terus berupaya membangun zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen ini ditandai dengan penandatangan komitmen bersama antara Menteri Hukum dan jajarannya tentang pembangunan ZI dan perjanjian kinerja tahun 2026. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membeberkan dua strategi Kemenkum dalam membangun ZI. Yang pertama adalah transformasi digital untuk menciptakan pelayanan publik y...

Jakarta – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa seorang pemimpin dituntut untuk memiliki keberanian dan ketegasan dalam mengambil sikap, terutama dalam membedakan antara yang benar dan yang salah. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto menekankan seorang pemimpin harus punya rasa ‘ketegaan’. “Maksud ‘ketegaan’ itu bukan ketegaan dalam arti kata kesewenang-wenangan, tetapi berani untuk menyatakan bahwa yang salah itu adalah salah, dan harus kita beri punishment. (Kemudian) y...

Jakarta - 2 Januari 2026 menjadi awal dimulainya era baru hukum pidana. Pemerintah Indonesia mengambil langkah reformatif dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang No.1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa ini adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan meninggalkan sistem hukum pidana warisan kolonial dan beralih kepada sistem hukum pidana dengan...

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menutup tahun 2025 dengan catatan penuh tantangan sekaligus capaian. Dinamika kebijakan, tuntutan kinerja yang semakin tinggi, serta ekspektasi publik yang terus berkembang menjadi ujian yang dihadapi sepanjang tahun. Di tengah kondisi tersebut, kolaborasi dan kerja keras seluruh jajaran menjadi fondasi utama keberlanjutan kinerja institusi ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajara...

Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Eddy Hiariej, menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional membawa visi reintegrasi sosial. Artinya, KUHP yang akan diberlakukan sejak 2 Januari 2026 ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku pidana untuk bertobat dan kembali berkontribusi bagi masyarakat. "Jadi kita reintegrasi sosial. Bagaimana memberikan kesempatan kepada orang yang berbuat salah itu untuk bertobat, memperbaiki dirinya, biar bisa diterima di masyarakat...