Serang - Masyarakat Indonesia kini bisa menyelesaikan persoalan hukum dengan cepat, sederhana, dan tanpa melalui proses yang rumit. Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Ekonomi dan Sosial, Wisnu Nugroho Dewanto, menyebut Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan menjadi jalan keluar konkrit dari masalah hukum masyarakat. “Posbankum membawa layanan hukum lebih dekat ke masyarakat, menjangkau hingga ke akar rumput, menjadi tempat masyarakat bertanya, mengadu, dan mendapatkan jalan kel...

Serang – Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkenalkan sebuah aplikasi handphone yang berisikan seluruh pelayanan publik Kementerian Hukum. Aplikasi dengan nama SuperApp Kementerian Hukum “PASTI” ini dapat diunduh pada perangkat android maupun iOS.Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Ekonomi dan Sosial, Wisnu Nugroho Dewanto, mengatakan kehadiran aplikasi “PASTI” merupakan inisiasi Kemenkum untuk menghadirkan layanan hukum yang modern, terintegrasi, dan mudah diakses.“Ini bukan sekadar aplikasi, melai...

  Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa reformasi hukum tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan semata, tetapi harus memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, dalam Kick Off Meeting Unggah Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, Senin (06/04/2023). Min menyampaikan bahwa agenda reformasi hukum menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Re...

  Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Wakil Menteri Hukum, Eddy O. S. Hiariej, mengatakan RUU ini memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan seputar anak berkewarganegaraan ganda (ABG) hingga diaspora Indonesia di luar negeri. Eddy menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, namun kewarganegaraan ganda terbatas dapat diberikan bagi anak hasil perkawinan campur antara WNI dan...

  Jakarta - Mengawali hari pertama masuk kerja usai libur Idulfitri 1447 H, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Nico Afinta meminta jajaran Kemenkum untuk melakukan evaluasi kinerja dan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Nico mengingatkan bahwa saat ini Kemenkum memasuki akhir Triwulan I Tahun 2026, sehingga seluruh jajaran perlu bersiap menghadapi penilaian dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari pengendalian capaian organisasi. “Saya minta rencana y...