Jakarta, 15 November 2016 - Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar yakni masalah kesehatan triple burden, karena masih adanya penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi muncul kembali. Pada era 1990, penyakit menular seperti ISPA, Tuberkulosis dan Diare merupakan penyakit terbanyak dalam pelayanan kesehatan. Namun, perubahan gaya hidup masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran pola penyakit (transisi epidemiologi). Tahun 2015, PTM seperti Stroke, Penyakit Jantung Koroner (PJK), Kanker dan Diabetes justru menduduki peringkat tertinggi.

Sebuah pembelajaran berharga di era jaminan kesehatan nasional (JKN), anggaran banyak terserap untuk membiayai penyakit katastropik, yaitu: PJK, Gagal Ginjal Kronik, Kanker, dan Stroke. Selain itu, pelayanan kesehatan peserta JKN juga didominasi pada pembiayaan kesehatan di tingkat lanjutan dibandingkan di tingkat dasar. Fakta ini perlu ditindaklanjuti karena berpotensi menjadi beban yang luar biasa terhadap keuangan negara.

Meningkatnya PTM dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia, bahkan kualitas generasi bangsa. Hal ini berdampak pula pada besarnya beban pemerintah karena penanganan PTM membutuhkan biaya yang besar. Pada akhirnya, kesehatan akan sangat mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi.

“Penduduk usia produktif dengan jumlah besar yang seharusnya memberikan kontribusi pada pembangunan, justru akan terancam apabila kesehatannya terganggu oleh PTM dan perilaku yang tidak sehat”, tutur Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, dalam sambutannya dalam rangka Hari Kesehatan nasional (HKN) ke-52 tahun 2016 di Jakarta (14/11).

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan RI secara khusus mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) guna mewujudkan Indonesia sehat.

Mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian.

GERMAS dapat dilakukan dengan cara: Melakukan aktifitas fisik, Mengonsumsi sayur dan buah, Tidak merokok, Tidak mengonsumsi alkohol, Memeriksa kesehatan secara rutin, Membersihkan lingkungan, dan Menggunakan jamban. Pada tahap awal, GERMAS secara nasional dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu: 1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2) Mengonsumsi buah dan sayur; dan 3) Memeriksakan kesehatan secara rutin.

“Tiga kegiatan tersebut dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga, dilakukan saat ini juga, dan tidak membutuhkan biaya yang besar”, tutur Menkes.

GERMAS merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden RI yang mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Untuk menyukseskan GERMAS, tidak bisa hanya mengandalkan peran sektor kesehatan saja. Peran Kementerian dan Lembaga di sektor lainnya juga turut menentukan, dan ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam mempraktekkan pola hidup sehat, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi dalam menggerakkan anggotanya untuk berperilaku sehat; serta Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Salah satu dukungan nyata lintas sektor untuk suksesnya GERMAS, diantaranya Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfokus pada pembangunan akses air minum, sanitasi, dan pemukiman layak huni, yang merupakan infrastruktur dasar yang mendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal keamanan pangan.

Dalam kehidupan sehari-hari, praktik hidup sehat merupakan salah satu wujud Revolusi Mental. GERMAS mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat. Untuk itu, Pemerintah RI diwakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani, mencanangkan GERMAS pada 15 November 2016 di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Tidak hanya di Bantul, GERMAS juga dicanangkan di sembilan wilayah lainnya, yaitu: Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Pandeglang (Banten), Kota Batam (Kepulauan Riau), Kota Jambi (Jambi), Surabaya (Jawa Timur), Madiun (Jawa Timur), Pare-pare (Sulawesi Selatan), Kabupaten Purbalingga (Jawa Tengah), Kabupaten Padang Pariaman (Sumatera Barat).

Pencanangan GERMAS menandai puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52 yang jatuh pada 12 November 2016. Tahun ini, HKN ke-52 mengusung tema “Indonesia Cinta Sehat” dengan sub tema “Masyarakat Hidup Sehat, Indonesia Kuat”. Tema ini harus dimaknai secara luas, seiring dengan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). Secara khusus, GERMAS diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mengurangi beban biaya kesehatan. (Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemkes dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.)

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan Alamat email ini dilindungi dari bot. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya.

JAKARTA, 10 November 2016 - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan semangat kepahlawanan harus dijadikan momentum untuk mengatasi segala permasalahan bangsa. Melalui peringatan Hari Pahlawan 10 November, Khofifah mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadi pahlawan untuk bangsa ini.
Caranya dengan berkontribusi positif dalam bentuk kerja nyata sekecil apapun sesuai kemampuan, bidang tugas, dan profesi masing-masing. Apapun posisinya, apakah sipil atau militer, pejabat atau non pejabat, rakyat biasa atau pemimpin. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2016 ini mengambil tema "Satukan Langkah untuk Negeri".
"Yuk Jadi Pahlawan bagi keluarga, lingkungan, dan Bangsa Indonesia. Kontribusi positif sekecil apapun sangat berguna untuk kemajuan bangsa dan negara ini," ungkap Menteri Sosial dalam siaran pers, Kamis (10/11).
Menurut Mensos, konteks berperang saat ini tidak lagi mengangkat senjata melawan penjajah. Namun berperang untuk mengatasi berbagai masalah bangsa, seperti kemiskinan, pengangguran, keterlantaran, ketunaan sosial, korban bencana, dan berbagai masalah sosial lainnya. Semangat dan nilai-nilai kepahlawanan harus bisa diimplementasikan dan didayagunakan untuk hal tersebut.
Diterangkan, sejarah bangsa dan negara Indonesia mencatat bahwa perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan mendirikan NKRI membutuhkan ikatan persatuaan dan kesatuan yang kuat. Negara kesatuan Republik Indonesia, kata dia, tidak akan bisa berdiri menjadi negara yang merdeka berdaulat dan terhormat seperti saat ini, tanpa perjuangan para pejuang, pendiri bangsa dan pahlawan yang telah mengorbankan jia, raga pikiran serta hartanya.
Diharapkan, komitmen para pejuang, pendiri bangsa, serta para pahlawan untuk mempersatukan banga tersebut dapat terus ditindaklanjuti secara nyata. Makna pahlawan dalam konteks kekinian adalah orang yang konsisten memperjuangkan sesuatu untuk perubahan ke arah yang positif.
"Kerja Nyata untuk bangsa ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat. Jangan sampai pengorbanan para pahlawan menjadi sia-sia karena sikap apatis kita terhadap nasib bangsa ini," imbuhnya.
Mensos menambahkan, jika setiap individu mampu melakukan hal keteladanan, dapat dibayangkan efek yang dapat dihasilkannya. Berbagai persoalan yang mendera bangsa jauh lebih mudah teratasi karena semua warga negara memiliki integritas yang tinggi.

Gelar Pahlawan Nasional
Pada peringatan Hari Pahlawan kali ini Pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Kyai As'ad Syamsul Arifin dari Jawa Timur. Gelar ini diberikan atas berbagai jasa yang telah diberikan kepada negara.
Penganugerahan ini diputuskan melalui Kepres RI No 90/TK/tahun 2016 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bersidang pada 11 Oktober lalu.
Mensos mengatakan, gelar pahlawan nasional diusulkan masyarakat kepada bupati/walikota dan gubernur melalui Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) kemudian kepada Menteri Sosial dan dilanjutkan diserahkan kepada Presiden.
"Permohonan usul pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden melalui Dewan Gelar. Sebelumnya diadakan verfikasi, penelitian dan pengkajian melalui proses seminar, diskusi, serta sarasehan," katanya.
Kyai As'ad Syamsul Arifin lahir pada tahun 1897 di Makkah dan meninggal 4 Agustus 1990 di Situbondo pada umur 93 tahun. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Desa Sukorejo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.
Ia adalah ulama besar sekaligus tokoh dari Nahdlatul Ulama dengan jabatan terakhir sebagai Dewan Penasihat (Musytasar) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hingga akhir hayatnya.
Kyai As'ad Syamsul Arifin merupakan tokoh yang ikut berperan menggerakkan rakyat dan santri, khususnya dari Jawa Timur, saat Pertempuran 10 November 1945 di Kota Surabaya.
Biro Humas Kemensos dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Sebagai forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden, sidang kabinet menghasilkan berbagai keputusan yang penting untuk diketahui oleh publik. Berbagai kebijakan yang diputuskan tersebut merupakan kebijakan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat.

Pentingnya penyebarluasan hasil sidang ini, ditegaskan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, saat menjelaskan fungsi dari Sekretariat Kabinet, baru-baru ini. Disampaikan oleh Seskab, bahwa selain ditunggu oleh masyarakat, media, social media, dan publik, hasil Sidang Kabinet juga ditunggu oleh birokrasi pemerintahan.

“Apa yang menjadi keputusan dari Sidang Kabinet yang disampaikan oleh Menteri terkait bersama Sekretaris Kabinet selalu ditunggu. Dan karena itu menjadi berita sekaligus menjadi hal yang harus dijalankan oleh Pemerintahan ini,” tegas Sekretaris Kabinet.

Setiap keputusan yang dihasilkan harus disampaikan kepada publik dan terdokumentasi dalam Keppres maupun Perpres. Inilah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet. Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 25 tahun 2015, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas untuk memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu fungsinya adalah penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

“Hampir semua manajerial kabinet itu ada di Sekretariat Kabinet. Sehingga dengan demikian jalannya roda pemerintahan, jalannya sidang-sidang kabinet, kemudian bagaimana keputusan itu bisa diimplementasikan, itu menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet,” tambah Seskab.

Sidang kabinet yang diselenggarakan Presiden bisa berupa sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh Para Menteri dan pejabat negara lainnya yang ditentukan. Sidang ini membahas masalah umum dan masalah-masalah penting yang dihadapi oleh negara serta penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya. Bisa juga berupa sidang kabinet terbatas atau rapat terbatas (ratas) dihadiri oleh para Menteri dan pejabat terkait dengan topik yang dibahas. Sidang yang dilaksanakan sewaktu-waktu ini membahas permasalahan/isu-isu aktual tertentu yang berkembang di masyarakat. Selain melalui Sidang Kabinet, Presiden juga dapat menyelenggarakan rapat/ pertemuan koordinasi dengan berbagai unit tertentu.

Sebelumnya, saat Sidang Kabinet Paripurna, Rabu, 19 Agustus 2015, Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap sidang kabinet baik paripurna maupun terbatas itu menteri-menteri semuanya bisa menghadiri karena arahnya biar kita semakin jelas.

Lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, Sekretariat Kabinet di bawah Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet membantu dalam hal pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet. Fungsinya antara lain berkenaan dengan penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet; penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet; serta penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet.

Humas Setkab dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo