Jakarta – Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng.

Dalam pertemuan tersebut CISAC menyatakan siap membantu Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mengemban tugas dalam mengawal regulasi, khususnya terkait dengan Hak Cipta dan menerapkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan royalti.

Menteri Hukum menegaskan bahwa pihaknya sejalan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan royalti internasional.

"Namun masalah tata kelola royalti di Indonesia masih banyak trush issue. Ini yang akan kita benahi," katanya.

Prinsipnya, kata Menteri, LMK harus menyerahkan data hasil collecting royalti dan distribusi kepada pihak pemilik hak cipta dan pihak terkait sehingga tidak ada lagi komplain seperti yang terjadi sebelumnya.

Direktur Regional Asia Pacific CISAC, Benyamin mengatakan Indonesia memiliki peran yang penting di ASEAN, memiliki banyak talenta dalam dunia seni. Mewakili President CISAC, pihaknya membuka peluang kerja sama kedepannya untuk menciptakan ekosistem musik dan digital yang lebih baik di masa yang akan datang.

“CISAC hadir untuk memberikan pandangan, best practice, dan pengalaman kami sebelumnya untuk dapat dipertimbangkan oleh Menteri Hukum bersama dengan Tim,” ujar Benjamin di Ruang Kerja Menkum, Jakarta, Senin (03/11/2025).

Selanjutnya Direktur Regional CISAC menjelaskan, bahwa pihaknya memiliki banyak agenda di Indonesia, tapi salah satu yang paling penting adalah membawa musik Indonesia mendunia.

“Indonesia memiliki talenta seni luar biasa. CISAC siap bekerja sama untuk memperkuat ekosistem musik dan digital Indonesia, dan menegaskan bahwa CISAC tidak memiliki hambatan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia maupun LMK,” ungkap Ben.

Lebih lanjut Direktur Regional CISAC mengatakan, besar harapan CISAC agar Indonesia memiliki aturan yang kuat terkait dengan hak cipta, terutama legislasi resell rights, yang mendorong Indonesia bisa menjadi IP HUB di regional. Selain itu, isu akan Artificial Intelligence (AI) dan Teknologi juga menjadi isu penting yang harus difikirkan dalam meyusun revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta di Indonesia.

“Isu AI dan Teknologi jangan sampai terabaikan atau dikesampingkan,” ucapnya.

Mendengar hal tersebut, Menkum Supratman menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam menyusun UU Hak Cipta, dan menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem hak cipta nasional, yang sejalan dengan fokus Presiden RI Prabowo Subianto pada reformasi birokrasi, penataan regulasi, dan transformasi digital nasional.

“Perlindungan hak cipta, distribusi digital, fair monetization, dan transparansi tata kelola royalti adalah isu mendesak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami menegakkan integritas dan transparansi sebagai pondasi untuk memerangi korupsi dan memperkuat sistem kreatif Indonesia,” tegas Supratman.

Kemudian Menkum menjelaskan usulan Protokol Jakarta. Protokol Jakarta merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keadilan ekonomi kreatif global. Indonesia tengah menyiapkan Protokol Jakarta yang akan dibawa ke WIPO. Inisiatif ini mendorong model royalti digital yang adil, transparansi algoritma dan distribusi, perlindungan kreator Global South, dan pembayaran royalti lintas negara yang lebih adil.

“Indonesia ingin memastikan aturan internasional tidak hanya menguntungkan negara maju dan platform global. Protokol Jakarta adalah suara bagi keadilan kreator dunia, terutama dari negara berkembang," tegas Supratman.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sistem royalti yang berintegritas, transparan, dan modern, serta mendorong karya Indonesia ke kancah dunia.

“Kita membangun ekosistem kreatif yang berkeadilan, kredibel, dan berkelas dunia. Transparansi bukan pilihan — itu fondasi,” pungkas Menteri Supratman.

Jakarta - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, meresmikan 267 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kelurahan Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta. Supratman mengatakan capaian ini menjadi wujud nyata akses keadilan kepada kaum rentan.

Menurut Supratman, kehadiran Posbankum sangat diperlukan di Jakarta mengingat jumlah penghuni area Jakarta yang mencapai puluhan juta dengan beragam masalah hukum yang dihadapi.

“(Jumlah) 267 Posbankum DK Jakarta kelihatannya kecil dibandingkan provinsi-provinsi yang lain. Namun, Jakarta ini dihuni puluhan juta warga yang problematikanya mulai dari sesuatu yang sangat kecil hingga kepada problem-problem yang besar,” kata Supratman saat meresmikan Posbankum di Provinsi DK Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Pemerintah Provinsi DK Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Supratman menuturkan fungsi dari Posbankum bukan hanya terkait penanganan kasus, tetapi juga menyediakan konsultasi. Penyelesaian kasus hanyalah akhir dari sebuah keadilan yang dicita-citakan. Tetapi sedapat mungkin semua masalah-masalah yang muncul dapat terselesaikan dengan baik di luar pengadilan.

Karena itu, lanjut Supratman, Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional menargetkan pembentukan 7.000 Posbankum di tahun 2025. Hingga akhir Oktober ini, berkat kolaborasi antara Kemenkum, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Kementerian Desa, dan pemerintah provinsi seluruh Indonesia, total Posbankum yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia itu sebanyak 57.968.

“Dibutuhkan sebuah kearifan, dibutuhkan sebuah lembaga yang berusaha untuk kita menyelesaikan masalah-masalah mendasar di tengah masyarakat. Capaian pembentukan Posbankum adalah model gotong royong. Ada sebuah kesadaran bersama dari semua pemangku kepentingan, menjadi wujud nyata kita dalam memberikan akses keadilan bagi kaum rentan, kaum yang paling lemah,” jelas Menkum.

Sementara itu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, mengatakan saat ini DK Jakarta telah mempunyai “tiga pasukan” dengan tugas yang berlainan, yaitu Pasukan Putih terkait layanan kesehatan berbasis masyarakat, Pasukan Oranye terkait kebersihan jalan dan fasilitas umum (PPSU), dan Pasukan Biru yang menjaga saluran air dan pencegahan banjir. Namun, DK Jakarta belum memiliki “pasukan” yang khusus menangani pemberian bantuan hukum sehingga Ia menyambut baik kehadiran Posbankum di wilayah kepemimpinannya ini.

“Semuanya (pelayanan publik) sekarang hampir sudah ada yang mengurus, yang belum (ada) adalah bantuan hukum ini. Jadi secara signifikan, saya ingin berterima kasih dan menyambut baik program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam asta cita, terutama hal yang berkaitan dengan bantuan hukum ini,” kata Pramono.

“Karena seringkali, masyarakat dibawah tidak punya kemampuan untuk mendapatkan hukum yang seadil-adilnya, karena (bantuan hukum) itulah yang belum ada di masyarakat Jakarta,” tambahnya.

Duta Posbankum yang juga Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengatakan bahwa hukum itu memiliki dua sisi, yaitu hukum sebagai kompas dan keadilan. Tanpa kompas, kita akan tersesat dan hanya berputar di tempat. Hukum tanpa keadilan maka akan kehilangan makna.

“Tugas kita semua menghadirkan keadilan kembali di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mari kita menjaga semangat ini, menjaga obor api dari keadilan, dan bahwa keadilan itu bukan tugas dari satu lembaga saja tetapi butuh kolaborasi,” kata Sherly.

Dengan terbentuknya 267 Posbankum di DK Jakarta, jumlah Posbankum secara nasional kini mencapai 57.968 unit, atau 69.05 persen dari total 83.953 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar pertemuan terbuka antara Menteri Hukum bersama para pelaku industri musik untuk membahas perbaikan tata kelola royalti di tanah air, Jumat (31/10/2025).

Mereka yang hadir terdiri atas para pencipta lagu, penggubah, penyanyi, perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), LMK Nasional, artis nasional, kementerian terkait, hingga awak media.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak untuk menata royalti dengan prinsip keadilan dan kewajaran.

"Untuk urusan royalti maka kementerian, semua pemangku kepentingan, dan teman-teman musisi berkumpul bersama, bicara hati ke hati tentang royalti dalam negeri. Kementerian Hukum perlu banyak mendengar teman-teman musisi yang hadir siang ini," kata Supratman dalam diskusi di gedung Kemenkum.

Supratman menjelaskan bahwa tata kelola royalti akan memotivasi kreasi berkelanjutan dalam ekosistem industri musik. Ia menuturkan jika kreasi mendapat pelindungan hukum dan bernilai ekonomi, maka akan ada kreasi-kreasi baru sehingga industri musik Indonesia terus hidup.

"Yang bermasalah itu bukan industrinya, bukan penciptanya, tetapi ekosistem yang mengelola royalti yang bermasalah. Itulah kenapa saya dan kita semua berkepentingan untuk memperbaiki tata kelola tersebut," ujarnya.

Menkum Supratman juga memastikan bahwa pelaksanaan tugas LMKN dan LMK akan berjalan dengan transparan. Pada periode ini, kata Menkum, telah dipisahkan kewenangan pengumpulan dan pendistribusian royalti. Hanya LMKN yang bertugas mengumpulkan royalti, namun LMKN tidak bisa mendistribusikannya secara langsung kepada pihak-pihak yang berhak.

"Presiden Prabowo menyampaikan tidak boleh ada toleransi terhadap penyimpangan atau mengambil hak orang lain. Kami ciptakan sistem agar ada check & balance antara LMKN dan LMK agar lebih transparan," tutur Supratman.

Supratman meminta LMK untuk menjadi terbuka dengan mengunggah laporan keuangan secara berkala. Ia pun meminta para pencipta untuk memberikan kuasa pendistribusian royalti kepada LMK yang mau bertransformasi dan terbukti beroperasi dengan benar.

Dalam pertemuan ini, para pelaku industri musik memberikan apresiasi atas inisiatif Kemenkum. Erens, salah seorang penulis lagu, mendukung gerakan Menkum untuk menjaga transparansi LMK melalui audit. Ia juga mengusulkan tarif pendaftaran hak cipta yang tidak memberatkan pencipta lagu tanah air.

Armand Maulana pun turut mengucapkan apresiasi atas pertemuan terbuka yang baru pertama kali dilakukan selama permasalahan royalti dialami selama bertahun-tahun. Ia setuju atas komitmen Kemenkum dalam meningkatkan transparansi pengelolaan royalti.

Selain itu, Dharma Oratmangun, musisi Indonesia yang pernah memimpin LMK KCI dan LMKN, bersama rekan-rekannya, mengungkapkan dukungan mereka terhadap kebijakan pemerintah untuk memfokuskan pemungutan royalti dengan sistem satu pintu melalui LMKN.

“Kita mendukung penuh agar kegiatan pengumpulan royalti analog dan khususnya digital harus segera dibenahi. Tata kelola digital harus melalui LMKN, satu pintu,” ungkap Dharma, didampingi perwakilan LMK SELMI, Yessi Kurniawan; LMK PROINTIM, Henry Noya; LMK TRI, Yuke NS; serta pegiat industri musik lainnya.

Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, menyerukan kepada seluruh generasi muda Indonesia untuk terus bergerak, berinovasi, dan menjaga persatuan bangsa dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-97.

Dalam peringatan yang mengusung tema ‘Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu’, Andry yang membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir mengingatkan bahwa kemajuan bangsa mustahil tercapai tanpa partisipasi aktif dari generasi muda.

“Pemuda dan pemudi Indonesia harus terus bergerak, berkarya, serta berinovasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju,” pesannya dalam Upacara Peringatan HSP di Graha Pengayoman, Selasa (28/10/2025).

Peringatan ini, ujar Andry, mengenang kembali momen bersejarah 28 Oktober 1928, yang menandai lahirnya kesadaran nasional akan tujuan bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu, melampaui perbedaan daerah, suku, dan bahasa.

Andry juga menekankan agar pemuda Indonesia tidak hanya menjadi penonton, melainkan harus mampu menjadi pelaku perubahan dalam menghadapi tantangan baru di era globalisasi dan perkembangan dunia digital.

“Jadilah pemuda yang adaptif, kreatif, dan berintegritas. Gunakan kecerdasan, semangat, dan kemampuan untuk membangun negeri ini dari berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, lingkungan, maupun sosial,” kata Andry.

Lulusan Flinders University Australia ini mengajak pemuda untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi dan media sosial untuk hal-hal positif, menyebarkan inspirasi, dan menghindari penyebaran kebencian. Pemuda juga diimbau untuk membawa semangat persatuan di mana pun berada.

Menurut Andry, peringatan hari Sumpah Pemuda menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan sejauh mana diri sendiri telah berkontribusi bagi bangsa. Baginya, generasi muda harus beraksi dan menjadi bagian dari solusi permasalahan yang ditemui di Indonesia.

“Ingatlah, masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Semangat sumpah pemuda bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalankan. Jadilah generasi penerus yang menjaga persatuan, memperjuangkan kemajuan, dan menyalakan harapan bagi masa depan negeri,” tutupnya.