Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), berhasil menangkap buronan internasional asal Tiongkok berinisial LQ (39), di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, Selasa (01/10/2024. LQ ditangkap sebelum sempat melarikan diri menuju Singapura.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim menerangkan, penangkapan ini bermula dari red notice yang dikeluarkan oleh Interpol pada 27 September 2024. LQ diduga terlibat dalam pengumpulan dana secara ilegal lebih dari 100 miliar yuan (sekitar Rp220 triliun) dari 50.000 korban pada tahun 2020 di China, dengan janji pengembalian bunga dan pokok yang tidak masuk akal.

"LQ menggunakan paspor Turki dengan nama JOE LIN saat memasuki Indonesia pada 26 September 2024.
Petugas Imigrasi mendeteksi identitas LQ melalui sistem pengenalan wajah (facial recognition) yang terintegrasi dengan jaringan Interpol, dan segera memasukkannya dalam daftar cegah," ujar Silmy saat Konferensi Pers di Gedung Imigrasi, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Lebih lanjut Dirjen Imigrasi mengatakan, Upaya LQ untuk melarikan diri gagal pada 1 Oktober 2024, ketika ia mencoba melewati autogate di Bandara Ngurah Rai.

"Begitu kami dapati identitas LQ yang diberikan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) identik dengan profil JOE LIN, kami langsung masukkan dia ke dalam daftar cegah agar memudahkan proses penangkapan," terang Silmy.

Silmy juga menegaskan pentingnya teknologi dalam pengawasan imigrasi, terutama autogate yang telah terbukti efektif dalam mendeteksi buronan internasional.

"Meskipun autogate hanya memerlukan waktu 15 detik untuk pemeriksaan, aspek keamanan tetap menjadi prioritas utama. Pelintas yang masuk dalam daftar cekal atau red notice Interpol, seperti LQ, otomatis tertahan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Komjen. Pol. Krishna Murti, yang mendampingi Dirjen Imigrasi saat konferensi pers menambahkan, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi kuat antara aparat penegak hukum di Indonesia dan lembaga internasional seperti Interpol.

"Kami akan terus meningkatkan kolaborasi untuk memastikan buronan internasional tidak dapat berlindung di Indonesia. Indonesia bukanlah surga bagi buronan internasional," tegas Krishna. 

LQ saat ini telah diserahkan dari pihak Imigrasi kepada pihak Polri untuk dilakukan verifikasi dan validasi identitas, untuk kemudian dilakukan langkah-langkah selanjutnya, seperti ekstradisi atau deportasi.

Bandung - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih penghargaan Terbaik II Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2024 kategori Media Sosial. Penghargaan ini diberikan pada acara Anugerah Media Humas yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Pullman Hotel, Bandung pada Kamis (10/10/24).

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (Karo Hukerma), Hantor Situmorang bersyukur atas penghargaan yang diberikan. Usai menerima penghargaan, Karo Hukerma mengatakan, bahwa saat ini Humas Kemenkumham terus berinovasi untuk menyampaikan informasi dan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Maka dari itu, untuk mendapatkan penghargaan ini bukanlah hal mudah di tengah persaingan dan peningkatan kualitas kehumasan Kementerian/Lembaga yang semakin baik.

"Penghargaan ini luar biasa, bisa menjadi nominator di acara ini bukanlah hal yang mudah. Banyaknya peserta yang berpartisipasi menunjukan persaingan yang positif dari berbagai kalangan untuk berlomba-lomba memberikan informasi yang terbaik kepada publik," tandas Hantor.

Hantor juga menegaskan, bahwa penghargaan ini merupakan bentuk komitmen dan pemicu Kemenkumham menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

"Media sosial saat ini menjadi salah satu media yang paling dekat dengan masyarakat. Untuk itu kami terus melakukan berbagai inovasi yang relevan termasuk dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat", ujar Hantor.

Selain itu, menurut Karo Hukerma, berhasilnya Kemenkumham meraih penghargaan ini tidak lepas dari dukungan dan arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Nico Afinta, dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

"Menkumham memberikan perhatian penuh terhadap keterbukaan informasi publik di instansi yang dipimpinnya. Sejalan dengan hal tersebut, Sekjen Kemenkumham juga memberikan arahan agar media sosial dapat dikelola maksimal untuk mempermudah penyebaran informasi dan publikasi ke masyarakat," ucap Hantor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prabu Nindya Revolusi mengatakan, bahwa penghargaan ini diberikan atas dasar pengelolaan media sosial yang penuh kepekaan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi artificial Intellegence (AI) dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media sosial.

"Humas yang unggul adalah humas yang mampu memanfaatkan dan mendominasi AI dalam menyampaikan informasi kepada publik", kata Prabu.

Lebih lanjut Prabu mengatakan, di tengah perkembangan teknologi saat ini, pengampu hubungan masyarakat (humas) harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan AI untuk mempermudah pekerjaannya dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"Humas harus sering menggunakan AI dalam dalam mengerjakan tugas. Misalnya untuk memproduksi konten, mencari ide, melihat sentimen publik, dan kegiatan lainnya," kata saat memberikan sambutan.

Prabu mengatakan, bahwa peran humas tidak akan tergantikan oleh AI. Kedepannya AI akan menjadi alat untuk mengerjakan pekerjaan rutin sehingga humas dapat fokus mengerjakan hal-hal yang lebih strategis.

"Humas harus menjadi navigator komunikasi publik di era kesadaran artifisial. Teknologi AI pada akhirnya dapat digunakan untuk menjaga citra positif", tutup Prabu.

Anugerah Media Humas (AMH) adalah ajang kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo sebagai apresiasi atas kinerja dan inovasi kehumasan Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Pemerintah Daerah dari seluruh Indonesia.

Pada AMH 2024 ini, terdapat 162 instansi yang ikut berpartisipasi baik dari Kementerian/ Lembaga, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Pemerintah Daerah. Pemberian penghargaan terdiri dari kategori media sosial, kampanye komunikasi publik, penerbitan media internal (inhouse magazine) , siaran pers media online, website, dan audio visual. Penjurian sendiri dilakukan oleh para praktisi kehumasan yang kompeten dibidangnya.

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih penghargaan pada acara "Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024" yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kamis (10/10/2024).

Kementerian yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas ini unggul dalam sejumlah kategori. Pertama, kategori Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Berprestasi. Kemudian, pada kategori UKPBJ Proaktif dengan Keterisian Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Tertinggi. Selanjutnya, pada kategori UKPBJ Proaktif dengan Capaian Usaha Mikro Kecil (UMK) Tertinggi.

Sekretaris Jenderal Kemenumham, Nico Afinta, mengatakan Kemenkumham terus melakukan peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa. Salah satunya, dengan menggunakan sistem pengadaan yang pro terhadap produk dalam negeri, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di Indonesia.

"Kemenkumham meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan porsi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," ucap Nico usai acara pemberian penghargaan di Hotel Pullman Jakarta.

Ia mengungkapkan UKPBJ Kemenkumham telah mencapai level kematangan 3 atau level proaktif. Posisi level proaktif merupakan komponen utama pada pilar transformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa.

"Kemenkumham berada pada level kematangan proaktif. Artinya, fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan, melalui koordinasi internal dan eksternal," ungkap Jenderal Polisi bintang tiga tersebut.

Capaian ini, jelas Nico, merupakan hasil komitmen seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengikuti aturan-aturan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku.

"Hal ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh tim yang ada di Kemenkumham, yang telah mengikuti aturan dan parameter yang telah ditetapkan," tutur mantan Kepala STIK Lemdiklat Polri ini.

Ia menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima penghargaan serupa dari LKPP sejak tahun 2022 lalu. Kemenkumham melakukan upaya-upaya agar keunggulan pengadaan barang/jasa dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

"Dari tahun 2022, 2023, hingga 2024, kualitas pengadaan barang/jasa Kemenkumham mengalami peningkatan. Dukungan pimpinan sangat penting, dan Kemenkumham akan terus ikut dalam ajang tahunan ini," ucap Nico.

Adapun acara "Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024" merupakan ajang tahunan yang diinisiasi oleh LKPP. Tahun ini, penghargaan untuk Kemenkumham diserahkan oleh Plh. Kepala LKPP, Iwan Herniwan, kepada Sekretaris Jenderal, Nico Afinta; Kepala Biro BMN, Aman Riadi; dan Pejabat Fungsional  Pengelola PBJ, Anggara Rawijayadi.

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih dua penghargaan terhadap kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publiknya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dua penghargaan tersebut masing-masing ditujukan kepada Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Yogyakarta dan Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dan diterima oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia.

Kanim Kelas I Yogyakarta mendapatkan penghargaan 10 Terbaik Kategori Kementerian dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024, sedangkan Kanim Kelas II Non TPI Kota Ponorogo meraih penghargaan dalam kategori yang berbeda, yaitu 10 Terbaik Kategori Kementerian dalam Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024.

Asep bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB. Dikatakan Asep, ini merupakan wujud dari komitmen seluruh jajaran Kemenkumham, dan jajaran keimigrasian pada khususnya, yang selalu ingin memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

"Alhamdulilah. Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih, serta apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenkumham, dan jajaran keimigrasian pada khususnya, yang telah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kita," kata Asep.

Sementara itu, Azwar Anas mengatakan tren indeks reformasi birokrasi (RB) dalam 10 tahun terakhir menggambarkan tren yang positif. Dimana rata-rata indeks RB pada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah semakin meningkat.

“Hal ini menunjukkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat,” kata Azwar dalam kegiatan Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 Kementerian PAN-RB dengan tajuk “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif”.

Pada 2023, indeks RB K/L berada pada posisi 76.81 dari capaian sebelumnya 75.48. Untuk tingkat provinsi, berada pada poin 69.71 dari sebelumnya 67.40. Sedangkan di level kabupaten/kota berada dalam angka 59.32 dari posisi sebelumnya di 56.56.

Lebih lanjut, Azwar menjelaskan setidaknya terdapat tiga pilar dalam layanan publik yang unggul, yaitu inovasi, sumber daya manusia (SDM), dan budaya berorientasi publik. Lainnya, Azwar juga menargetkan empat ekosistem dalam pelayanan yang terintegrasi pada 250 kabupaten/kota di tahun 2024 ini.

“Keempat ekosistem ini adalah direct services, yaitu pelayanan yang interaktif antara pelaksana dan penerima pelayanan. Kemudian mobile services, adalah pelayanan bergerak menggunakan sarana transportasi,” kata Azwar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (08/10/2024).

Dua lainnya yakni self-services atau pelayanan yang dilakukan sendiri, dan electronic services yaitu pelayanan interaktif yang menggunakan teknologi informasi.

Gebyar Pelayanan Prima merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah, baik itu di lingkup K/L, maupun pemerintah daerah, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini pula, diharapkan setiap instansi pemerintah dapat melakukan pembaharuan dan menerapkan kebijakan pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan prima.