Serap Aspirasi Publik, Menteri Hukum Tanggapi Keluhan Masyarakat Soal Merek

 2026 06 12 PAS 1

Jakarta – Program inisiasi Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang bertajuk "Pasti Ada Solusi" kembali digelar untuk kedua kalinya, Jumat (12/06/2026). Pada episode ini, Menteri Hukum hadir secara daring untuk mendengarkan, menanggapi, dan memberikan solusi atas berbagai aduan serta keluhan yang disampaikan masyarakat.

Seorang konsultan KI yang hadir langsung di Graha Pengayoman Kementerian Hukum (Kemenkum), Rochmali Zultan, mengeluhkan perubahan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek. Ia menilai kewajiban menyediakan dokumen legalitas badan hukum yang lebih ketat pada Permenkum tersebut akan menyulitkan proses pencatatan perubahan kepemilikan merek.

Supratman pun menegaskan bahwa perubahan regulasi itu semata-mata dilakukan untuk memastikan pelindungan bagi pemilik hak.

"Dibutuhkan sebuah regulasi untuk memberi kepastian hukum kepada ahli waris. Dengan adanya perubahan regulasi ini, tidak ada kepentingan apa-apa selain untuk memastikan bahwa proses peralihan hak itu memberikan pelindungan maksimum kepada yang berhak," ungkapnya.

Senada dengan Menteri Hukum, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa regulasi baru tersebut justru melindungi pemilik hak kekayaan intelektual dari proses pengalihan hak yang tidak diketahuinya.

"Pengesahan badan hukum sebenarnya justru untuk melindungi para pemilik hak atau pemegang hak merek tersebut, karena jangan sampai ada proses pengalihan hak tanpa sepengetahuan pemilik hak itu sendiri. Hal tersebut pernah terjadi sebelumnya," ujar Hermansyah.

Selanjutnya, anggota Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, Risti Wulansari, meminta penjelasan terkait penambahan syarat untuk pengajuan permohonan merek bagi entitas hukum asing yang berpotensi menimbulkan keengganan berinvestasi oleh para investor.

Menanggapi Risti, Dirjen KI menjelaskan bahwa tujuan dari Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 adalah untuk mengoptimalkan proteksi dan kepastian hukum bagi entitas asing, sehingga investor akan merasa aman.

"Terbitnya Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 untuk mengoptimalkan proteksi dan kepastian hukum bagi pemilik hak, termasuk entitas hukum asing terkait proses pendaftaran merek. Dalam Permenkum itu, tidak diwajibkan penambahan syarat seperti terjemahan tersumpah, tapi itu diperlukan saat pengalihan hak saja," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum menambahkan bahwa masyarakat yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektualnya, khususnya merek internasional, dapat menggunakan Protokol Madrid. Mekanisme ini berlaku bagi seluruh negara anggota World Intellectual Property Organization (WIPO).

"Saya berharap merek-merek nasional, dengan Protokol Madrid, dapat didaftarkan di negara-negara yang berpotensi menjadi pasar dan Kementerian Hukum siap mendorong itu," tutur Supratman.

Di samping dua aspirasi masyarakat di atas, Menteri Hukum juga memberikan solusi bagi keluhan kekayaan intelektual lainnya hingga permasalahan kewarganegaraan. Supratman menegaskan bahwa Kemenkum ingin membuka ruang dialog yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Ini sebuah tanggung jawab dan program yang sangat baik untuk mendengar masukan dari masyarakat seluruh Indonesia. Apapun keluhan Bapak/Ibu terkait layanan publik di Kementerian Hukum, setiap kritik dan masukan adalah bagian dari upaya kami untuk melakukan perbaikan," kata Supratman.

"Mudah-mudahan masyarakat yang hari ini menemui kendala atau masalah, hari ini juga dapat kita selesaikan. Namun kalaupun memerlukan waktu, beri kami kesempatan dalam waktu yang tidak begitu lama, Insya Allah sepanjang itu benar apa adanya, laporan pengaduan itu pasti kami tindak lanjuti," tambahnya.

Ia berharap program ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum yang semakin responsif dan berorientasi pada kebutuhan publik.

2026 06 12 PAS 2

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI