Pemimpin Birokrasi Ditantang Runtuhkan Ego Sektoral

 2026 06 03 PKN 3

Depok - Meruntuhkan tembok ego sektoral dan mengatasi fragmentasi sistem menjadi tantangan utama yang harus dijawab para pemimpin birokrasi di era transformasi digital. Upaya tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih efektif.

Dalam pembukaan serentak tiga program pengembangan kepemimpinan, yakni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV serta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan LXXVI dan LXXVII, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum), Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan bahwa peserta PKN dituntut menjadi pengarah strategis yang mampu mengorkestrasi perubahan besar.

“Saudara dituntut hadir sebagai pengarah strategis yang mampu mengorkestrasi perubahan besar, meruntuhkan tembok ego sektoral, dan juga mengatasi fragmentasi sistem (silo system),” ujar Ayu di Auditorium lantai 2 BPSDM Hukum, Rabu (03/06/2026).

Menurut Ayu, tantangan tersebut harus dijawab melalui empat pilar utama, yakni transformasi layanan hukum digital yang inklusif, integrasi data hukum nasional, harmonisasi kebijakan dan iklim investasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan yang agile. Keempat pilar itu diharapkan mampu mempercepat terwujudnya layanan hukum yang mudah diakses, efisien, dan berdaya saing global.

Bagi peserta PKA, Ayu menekankan pentingnya menerjemahkan kebijakan strategis tersebut ke dalam manajemen kinerja yang nyata.

“Saudara adalah motor penggerak di lapangan yang memastikan setiap pelayanan publik berjalan cepat, transparan, akurat, dan bebas dari kerumitan birokrasi lama,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Agus Sudrajat, juga menyoroti hal yang sama. Ia menegaskan bahwa birokrasi harus meninggalkan pola kerja ego sektoral.

“Kita harus mampu menghubungkan berbagai sistem, berbagai data, berbagai layanan ke dalam satu ekosistem pemerintahan yang terintegrasi,” kata Agus.

“Hanya dengan cara itulah pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Agus menilai integrasi antarlembaga akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Indonesia Emas 2045 membutuhkan birokrasi yang profesional, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil yang hanya dapat diwujudkan oleh pemimpin yang memiliki visi, integritas, serta keberanian untuk berubah,” tutup Agus.

2026 06 03 PKN 4

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI