Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Bahas Tiga Isu Strategis Ketatanegaraan

2026 09 14 Konferensi HTN 1

Jakarta - Konferensi Nasional Hukum Tata Negara membahas tiga isu strategis yang dinilai penting dalam melihat performa konstitusi dan arah ketatanegaraan Indonesia ke depan. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan ketiga isu tersebut meliputi kelembagaan dan regulasi, keadilan ekonomi dan lingkungan, serta kekuasaan kehakiman, pemilu, dan partai politik.

Pada isu kelembagaan dan regulasi, Wamenkum menyoroti banyaknya lembaga negara dan regulasi yang dibentuk pascareformasi. Menurutnya, pemerintah perlu meninjau kembali efektivitas dan efisiensi dari setiap lembaga negara yang dibentuk.

“Memang dulu ketika reformasi itu, banyak sekali ada euforia pembentukan lembaga baru. Tetapi di kemudian hari, kita melihat lembaga-lembaga tersebut, ya mau dikatakan efektif juga tidak, apalagi efisien,” kata pria yang disapa Eddy, di Aryaduta Menteng Jakarta, Senin (14/09/2026).

Dalam hal regulasi, Eddy menitikberatkan pentingnya prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna. Ia mendorong ahli hukum tata negara untuk merumuskan parameter yang dapat menjadi acuan dalam menentukan terpenuhinya partisipasi bermakna pada pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Setiap isu yang dilahirkan dalam suatu undang-undang atau rancangan undang-undang, itu pasti menimbulkan kontroversi. Kontroversi itu diametral, dia saling vis-à-vis. Pada saat yang demikian, kami pemerintah dan DPR, harus mengambil sikap. Oleh karena itu, memang hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, tapi juga ada hak untuk menjelaskan,” tambahnya.

Kemudian, pada isu strategis kedua, Eddy menilai kejahatan terhadap lingkungan bersifat multidimensi, bahkan lebih berbahaya dibandingkan korupsi karena kejahatan terhadap lingkungan meliputi banyak aspek, termasuk korupsi itu sendiri.

“Ada persoalan penyelundupan, ada persoalan ekologi, tapi ada juga persoalan korupsi di situ. Semua jadi satu disitu, jadi dia sebetulnya multidimensi, dan itu sangat berbahaya,” ucapnya.

Untuk mengatasi isu tersebut, Eddy menempatkan lingkungan sebagai faktor utama yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan regulasi. Terkait keadilan ekonomi, Eddy melihat berbagai program prioritas pemerintah sebagai jalan untuk mengolah sumber kekayaan alam dengan lebih baik, seperti swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi.

Sementara itu, pada isu ketiga tentang kekuasaan kehakiman, Wamenkum menyoroti pentingnya keterbukaan putusan pengadilan di tengah era disrupsi, termasuk pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Konferensi juga membahas perlunya kajian komprehensif mengenai pemilu dan partai politik.

Wamenkum berharap hasil konferensi dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi ke depan. Menurutnya, ketiga isu yang dibahas merupakan persoalan strategis yang akan semakin relevan dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

“Saya yakin dan percaya bahwa pertemuan ini pasti berguna bagi kami di pemerintah sebagai pengambil kebijakan, karena substansi dari apa yang akan dihasilkan dari konferensi ini bisa menjadi acuan. Ini isu-isu yang sangat hot ke depan,” tutupnya.

2026 09 14 Konferensi HTN 2

2026 09 14 Konferensi HTN 3

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI