Berita

Indeks Berita Kementerian Hukum RI

Perkuat Desa Sebagai Sentra Kolaborasi Perlindungan Perempuan dan Anak

2026 07 23 Desa 1

Jakarta - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, berharap kerja sama Kementerian Hukum (Kemenkum) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) akan membangun dan menguatkan peran desa dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

"Kalau kedua kementerian ini bisa melakukan hal tersebut, kemudian pembinaan sumber daya manusianya itu bisa bekerja sama dengan BPSDM Hukum, saya yakin akan jadi kolaborasi yang paling baik, di mana menjadikan desa sebagai sentra untuk menyelesaikan semua problematika di masyarakat," ujar Supratman di Graha Pengayoman, Kamis (23/07/2026).

Terlebih jika dikolaborasikan dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), lanjut Menkum, peran desa sebagai aktor pemberi solusi akan semakin kuat.

"Kita memulai, membangun dari desa. Institusinya sudah ada, Pos Bantuan Hukum (Posbankum)-nya sudah ada," kata Supratman dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Kick-off Kolaborasi antara Kemenkum, KemenP2MI, KemenPPPA, serta Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice Phase (AIPJ) 3.

Meskipun lingkup kolaborasi lintas kementerian ini mencakup penanganan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, namun Menkum juga menyoroti pentingnya aspek pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi.

"Padahal yang kita inginkan jangan sampai terjadi. Aspek pencegahannya yang penting," kata Menkum.

"Saya berharap Posbankum yang sudah dibentuk di seluruh desa dan kelurahan seluruh Indonesia ini bisa menjadi media yang sangat baik. Jangan sampai peristiwa terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu dilanggar, dan menjadi sebuah tindak pidana," tambahnya.

Sementara itu, Menteri P2MI, Mukhtarudin, menjelaskan ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi pembinaan hukum dan pelindungan pekerja migran, penguatan dan pemberdayaan Posbankum dalam mendukung program Desa Migran Emas (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera).
‎
‎"Selain itu, kerja sama mencakup penguatan koordinasi penanganan status kewarganegaraan pekerja migran dan keluarganya, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia," ujar Menteri P2MI.

Sedangkan Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, berharap regulasi, modul, hingga kerja sama yang sudah terjalin dapat menjadi dasar kolaborasi lintas kementerian hingga implementasi di daerah.

“Kita semua ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita, terutama perempuan dan anak. Alangkah baiknya, kolaborasi ini dilakukan dengan budaya gotong royong. Semoga ada implementasi nyata yang bisa dihadirkan sebagai bagian dari komitmen kita pada hari ini,” tutur Wamen PPPA.

Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, menyampaikan bahwa bentuk tindak lanjut dari kolaborasi ini adalah penyelenggaraan pelatihan dan pembekalan teknis sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur penegak hukum, serta memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam lingkup implementasi kebijakan hukum nasional yang profesional, efektif, dan berkelanjutan.

“Kegiatan ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman mengenai implementasi KUHP dan KUHAP baru, meningkatkan kompetensi teknis dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia, dan tindak pidana perdagangan orang, sekaligus memperkuat koordinasi di dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan,” urai Nico dalam laporan pelaksana kegiatan.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath; Wakil Menteri Hukum, Eddy O.S. Hiariej; dan Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani.

2026 07 23 Desa 2

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI