Berita

Indeks Berita Kementerian Hukum RI

Peran Masyarakat Jadi Kunci Putusnya Rantai Residivisme

 2026 05 06 Residivisme 1

Tangerang - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, menegaskan bahwa proses reintegrasi sosial untuk memutuskan rantai residivisme bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan (lapas) dan aparat penegak hukum semata. Dalam paradigma KUHP dan KUHAP yang baru, peran masyarakat turut menjadi kunci keberhasilan proses tersebut.

“Pembinaan terhadap narapidana atau terpidana itu semata-mata bukan (hanya) tugas dari lapas. Tetapi tugas kita semua,” tegas Eddy saat memberikan materi dalam Seminar Nasional Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia dengan tema "Transformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Implementasi KUHP dan KUHAP Baru" di Auditorium Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, Rabu (06/05/2026).

Pernyataan Eddy ini ditekankan sebagai pengingat bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak bisa berjalan tanpa dukungan publik. Ia menilai pola pikir masyarakat yang masih melihat hukum sebagai sarana balas dendam, menjadi tantangan terbesar dalam upaya pembinaan yang lebih manusiawi.

“Yang saya khawatirkan bukan polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, maupun advokat, yang saya khawatir, yang tidak siap itu adalah masyarakat. Mengapa? Masyarakat kita pada umumnya masih menggunakan paradigma hukum zaman Hammurabi dulu, yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam,” ungkapnya.

Selain itu, fenomena residivisme kerap disalahartikan sebagai kegagalan pembinaan di dalam lapas. Padahal, stigma sosial yang terus melekat pada mantan narapidana justru menjadi faktor kuat yang mendorong mereka kembali melakukan pelanggaran.

Pengalaman mengunjungi ratusan lapas, rutan (rumah tahanan negara), dan bapas (balai pemasyarakatan) menunjukkan bahwa tidak semua orang di dalam penjara adalah buruk, dan tidak semua yang di luar penjara adalah baik. Perspektif ini menjadi pengingat bahwa kesempatan kedua hanya bisa terwujud jika masyarakat bersedia membuka ruang penerimaan tanpa prasangka.

“Ketika saya menjadi Wamenkumham (Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), saya selalu mengatakan kepada narapidana, (untuk) membesarkan hati mereka. Tidak selamanya orang yang berada di dalam penjara itu buruk, dan tidak selamanya orang yang berada di luar penjara itu baik. Kalau kita semua yang ada di sini berada di luar penjara, itu (orang) baik, itu bukan berarti kita yang baik, tapi Allah SWT yang menutup aib kita supaya kita kelihatan baik,” tutupnya.

 2026 05 06 Residivisme 2

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA


          rss kemenkumham

  Jl. H.R. Rasuna Said, Kec. Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
  021-5253004
  rohumas@kemenkum.go.id
  pengaduan.setjen@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI