
Jakarta - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, memastikan Kementerian Hukum (Kemenkum) akan mempercepat proses permohonan kewarganegaraan bagi pemohon yang berstatus stateless setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi permohonan dua bersaudara, Joshua Made Mahayana dan Jordan Putu Mahayana, dalam episode keempat Program Pasti Ada Solusi Kemenkum.
"Segera memproses, betul-betul dipastikan bahwa warga negara yang bersangkutan memang saat ini dinyatakan stateless dan sudah dinyatakan bahwa persyaratan itu terpenuhi, kita akan fasilitasi untuk itu," ujar Supratman yang hadir secara daring dari Rusia, Jumat (26/06/2026).
Supratman juga menginstruksikan Direktur Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) agar setiap pengaduan serupa yang telah terverifikasi secara cermat, segera ditindaklanjuti dan diproses.
Dalam kesempatan itu, Jordan menyampaikan permohonan kepada Menkum agar ia dan saudaranya dapat kembali memperoleh status sebagai warga negara Indonesia (WNI). Keduanya telah tinggal di Indonesia sejak berusia tiga bulan, menempuh pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, serta telah memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan SIM.
"Saya ingin mengajukan permohonan kepada Menkum untuk memberikan kami status kewarganegaraan Indonesia kami kembali. Kami berdua sekarang tinggal di Bali sejak umur tiga bulan dan tumbuh besar di Indonesia, kami perlu bantuan dari Menkum untuk membantu kami," kata Joshua.
Sementara itu, Direktur Tata Negara, Dulyono menjelaskan bahwa Joshua dan Jordan pada dasarnya merupakan anak dari orang tua warga negara Indonesia, namun lahir di Australia yang menganut asas ius soli sehingga memperoleh kewarganegaraan Australia. Kesempatan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia melalui PP Nomor 21 Tahun 2022 telah berakhir pada Mei 2024 sehingga keduanya tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
"Kondisi Joshua dan Jordan saat ini dapat difasilitasi melalui mekanisme penetapan status kewarganegaraan bagi mereka yang benar-benar tidak memiliki kewarganegaraan. Ketika sudah dibuktikan berstatus stateless dan memilih menjadi WNI, pemerintah akan memberikan kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Dulyono.
Menutup dialog, Supratman berharap Program Pasti Ada Solusi terus menjadi sarana efektif untuk memperkuat komunikasi antara Kemenkum dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan hukum melalui ruang dialog terbuka akan memberikan kepastian layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
"Mudah-mudahan episode keempat ini tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, sehingga bisa memberi kepastian bagi masyarakat pengguna layanan. Saya berharap ini menjadi media yang paling efektif bagi Kemenkum dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan layanan yang lebih baik," tutup Supratman.

