Jakarta - Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia (HUT ke-80 RI), Kementerian Hukum (Kemenkum) melaksanakan upacara bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan (Kemenimipas), Minggu (17/08/2025).
Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, selaku inspektur upacara menekankan filosofi kemerdekaan bagi keluarga besar Kemenko Kumham Imipas. Ia mengatakan kemerdekaan berarti pelayanan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Filosofi kemerdekaan bagi kita adalah memerdekakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik tanpa adanya praktik hukum yang diskriminatif, mendapatkan akses perlindungan Hak Asasi Manusia, mendapatkan pelayanan keimigrasian yang maksimal, dan bebas dari sistem pemasyarakatan yang tidak manusiawi,” ujarnya.
Lebih lanjut Yusril menyampaikan bahwa kemerdekaan berarti pelayanan hukum tidak tunduk pada kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu, melainkan memberikan rasa keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
“Hukum harus tegak lurus, memberikan rasa keadilan, dan menjaga kepercayaan publik serta meningkatnya indeks pembangunan hukum,” katanya lapangan upacara Kementerian Hukum.
Selain itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini menyampaikan bahwa kemerdekaan juga berarti kehadiran negara dalam pencegahan, perlindungan dan penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia; peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian; serta kehadiran negara dalam memberikan layanan kepada warga binaan sebagai manusia yang berhak untuk direhabilitasi dan dipersiapkan kembali ke tengah masyarakat.
Empat hal tersebut sejalan dengan visi besar asta cita Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan.
“Nilai-nilai asta cita mendorong lebih terfokusnya sasaran dan target di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga muaranya adalah cita-cita besar mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang kuat, berdaulat, serta menjunjung tinggi martabat setiap warganya di mata dunia,” terangnya.
Senada dengan Menko Kumham Imipas, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, juga menyampaikan bahwa kemerdekaan yang diraih dengan pengorbanan besar para pahlawan dan menjadi titik awal bagi kita untuk terus membangun negeri ini menjadi lebih baik.
“Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menginspirasi kita untuk bekerja lebih baik, berkarya lebih hebat dan mengabdi demi Indonesia yang bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera dan maju,” ujarnya di tempat terpisah.
Ia mengajak seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan pelayanan publik, dan berinovasi tanpa henti demi mendukung pembangunan nasional.
