
Bandung – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa birokrasi harus hadir sebagai pelayan masyarakat tanpa menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani. Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Festival Layanan AHU Berdampak yang menghadirkan berbagai layanan administrasi hukum secara langsung bagi masyarakat Kota Bandung.
“Bahwa hari ini bapak presiden Prabowo Subianto menginginkan birokrasi yang melayani. Tidak boleh birokrasi ada membatasi jarak antara para pelayan dan orang yang dilayani,” kata Supratman saat membuka festival di Atrium Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Sabtu (29/08/2026) malam.
Menurut Supratman, semangat birokrasi yang melayani harus diwujudkan melalui berbagai upaya untuk menjemput bola dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Ia mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) serta seluruh unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) yang terus berupaya menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dijangkau.
“Karena itulah saya menghargai setiap upaya yang dilakukan, bukan hanya oleh Ditjen AHU, tetapi oleh semua direktorat jenderal maupun badan di Kemenkum yang berusaha untuk menjemput bola,” ujarnya.
Dalam Festival Layanan AHU Berdampak, masyarakat dapat mengakses dan berkonsultasi mengenai sejumlah layanan, antara lain kenotariatan, fidusia, apostille, legalisasi, serta berbagai layanan administrasi hukum lainnya. Menkum menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Walaupun ini adalah bentuk acara untuk menjalin silaturahmi, dan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada Bapak/Ibu semua, tetapi percayalah bahwa segala upaya yang kami lakukan ini, semata-mata karena kami adalah pelayan Bapak/Ibu sekalian,” kata Menkum.
Supratman juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan Kemenkum. Menurutnya, setiap masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Sebagai pelayan masyarakat, maka kami akan memberikan yang terbaik. Kalau ada yang kurang, beritahu kami. Kalau ada yang tidak puas, tegur Kemenkum,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menyampaikan bahwa sejak dibuka pada pagi hari, Festival Layanan AHU Berdampak langsung mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat.
Selain menghadirkan layanan secara langsung di atrium, kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi berbagai topik bersama pakar, praktisi, dan akademisi untuk memberikan masukan bagi perbaikan layanan Ditjen AHU ke depan.
“InsyaAllah, mudah-mudahan acara ini menjadi bagian dari ikhtiar kami semua untuk sama-sama mendekatkan diri kepada masyarakat, dan sekaligus juga masyarakat bisa senang berdekatan menerima layanan dari Ditjen AHU,” ucap Widodo.
Festival Layanan AHU Berdampak turut didukung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang membuka booth layanan imigrasi serta Kementerian Keuangan yang menghadirkan layanan perpajakan. Melalui kolaborasi dan kehadiran layanan lintas kementerian tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus memberikan pengalaman pelayanan publik yang lebih mudah dan nyaman.

